JUMAT , 16 NOVEMBER 2018

Bubarkan HTI, Pemerintah Dinilai Otoriter

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Selasa , 09 Mei 2017 11:42
Bubarkan HTI, Pemerintah Dinilai Otoriter

Ilustrasi. foto: net

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pemerintah secara resmi telah membubarkan Organisasi Masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pada Senin (8/5).

Pembubaran dilakukan pemerintah karena ada beberapa alasan. HTI dianggap tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan HTI dianggap kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas.

Menanggapi itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sulsel, Kemal Idris, mengatakan, pemerintah saat ini telah bertindak sewenang-wenang dengan membubarkan organisasinya.

Bahkan ia menilai pemerintah tidak mengikuti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam pengambilan keputusan pembubaran HTI. “Ini bisa dipandang pemerintah sangat otoriter dalam memenuhi kehendak rezim,” katanya.

Hingga kini, dirinya masih mepertanyakan keputusan yang diambil Menko Polhukam Wiranto. Menurutnya, keputusan tersebut dianggap tidak melalui proses hukum.

“Kita masih mengkaji keputusan Menko Polhukam (membubarkan HTI) dan ini akan kita pertanyakan mengapa tak ada proses hukum sesuai UU Ormas,” ujarnya.

Kemal juga menganggap, keputusan pembubaran HTI membuktikan bahwa pemerintah Indonesia tidak lagi menjadi negara hukum. Indonesia dianggap menjadi negara kekuasaan yang sewenang-wenang diatur oleh para pemimpin negara. “Dan apa yang dikatakan pakar bahwa negara berubah menjadi negara kekuasaan,” ungkapnya. (***)


div>