SELASA , 16 OKTOBER 2018

Buka Raker Nasional XIll APEKSI 2018 di Tarakan, Ini Pesan Soni Sumarsono 

Reporter:

Al Amin

Editor:

Lukman

Rabu , 25 Juli 2018 22:30
Buka Raker Nasional XIll APEKSI 2018 di Tarakan, Ini Pesan Soni Sumarsono 

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Soni Sumarsono, saat membuka penyelenggara Rapat Kerja Nasional XIll APEKSI Tahun 2018 di Kayan Multifunction Hall Hotel Tarakan Plaza, Jalan Yos Sudarso, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu 25 Juli 2018.

TARAKAN, RAKYATSULSEL.COM – Sebagai Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Soni Sumarsono membuka penyelenggara Rapat Kerja Nasional XIll APEKSI Tahun 2018 di Kayan Multifunction Hall Hotel Tarakan Plaza, Jalan Yos Sudarso, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu 25 Juli 2018.

Sumarsono yang juga sebagai Penjabat Gubernur Sulsel mengatakan, kegiatan diselenggarakan oleh Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), bekerja sama dengan pemerintah kota Tarakan, Kalimantan Utara ini menjadi sambungan hasil kerja Sama Daerah dalam mensejaheterakan rakyat.

“Merupakan sebuah mekanisme pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,” kata Sumarsono.

Hal ini diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 363 sampai pasal 369, UU No. 23/2014 mengatur tentang Kerja Sama Daerah.

Kerjsama ini harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Subjek kerja sama daerah adalah gubernur, bupati dan walikota sedangkan objek kerjasama adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Kegiatan ini mencakup kerjasama antar daerah, sekaligus kerjasama dengan swasta, lembaga pemerintah luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Contohnya, kerja sama antara pemerintah Kota Surakarta dengan Pemerintah kota Yogyakarta, Surabaya, Makasar dalam bidang pariwisata dan informasi teknologi,” sebut Sumarsono.

Menurt Sumarsono, permasalahan yang dipengaruhi adanya konsentrasi kegiatan ekonomi dan alokasi investasi pada satu titik atau wilayah tertentu sehingga peluang kerja dan kesejahteraan masyarakat tidak merata.

“Perlu adanya sinergsitas kerjasama perencanaan tata ruang dan wilayah dalam pengembangan ekonomi lokal untuk mengatasi hal tersebut sehingga diharapkan antar daerah tidak akan saling mematikan,” ulasnya. (*)


div>