KAMIS , 20 SEPTEMBER 2018

Bukan Hanya NH – Aziz, Karebosi untuk Semua Kandidat

Reporter:

Armansyah - Suryadi

Editor:

asharabdullah

Jumat , 09 Maret 2018 11:30
Bukan Hanya NH – Aziz, Karebosi untuk Semua Kandidat

Kantor KPU Sulsel

– KPU Ingatkan Soal Aturan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel resmi menuntaskan jadwal dan lokasi kampanye kandidat di Pilgub Sulsel. Hanya ada dua lokasi yang disepakati, yakni Lapangan Hertasning dan BTP.

Soal penggunaan Lapangan Karebosi, KPU dan Pemkot Makassar belum memutuskan. Di satu sisi, Pemkot Makassar telah memberikan sinyal kepada pasangan Nurdin Halid – Aziz Kahar Mudzakkar (NH – Aziz), untuk menggunakan Lapangan Karebosi.

Komisioner KPU Sulsel, Khairul Mannan, menegaskan, persoalan jadwal kampanye dan lokasi untuk paslon di pilgub sudah final, dan siap diberikan kepada tim LO masing-masing paslon. Soal Lapangan Karebosi yang masih menjadi polemik, dimana calon tertentu ngotot menggunakannya sebagai lokasi kampanye, Khairul menegaskan, apa yang sudah diatur KPU harus ditaati oleh paslon.

“Kalau ada yang masih ngotot pakai Lapangan Karebosi untuk kampanye, tidak boleh. Nanti kalau ada persetujuan Pemkot dan KPU, baru bisa dipakai. Itupun untuk semua kandidat, bukan untuk satu atau dua paslon,” tegasnya.

Sementara, Ketua KPU Makassar, Syarief Amir, membenarkan, berdasarkan hasil rapat awal atau persetujuan Pemkot Makassar, hanya dua lokasi yang disetujui yakni Lapangan Hertasning dan BTP untuk kampanye pilgub.

“Waktu itu disampaikan oleh pihak Pemkot Makassar, Karebosi tidak dikelola langsung oleh Pemkot, tapi pihak ketiga. Sehingga, kami minta yang dikelola oleh Pemkot, dan ditawarkan BTP dan Hertasning,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, menjelaskan, pihaknya telah memberikan surat kepada KPU Provinsi Sulsel tentang penggunaan Lapangan Karebosi.

“Kita sudah kirimkan surat untuk meminta jadwal kampanye dan menunggu jawaban KPU. Kita akan rekomendasikan penggunaan Lapangan Karebosi sesuai jadwal dari KPU, karena KPU yang berwenang mengeluarkan jadwal kampanye, bukan paslon,” ujarnya.

Terkait tudingan Pemkot melakukan diskriminasi, Achmad Hendra Hakamuddin menampik adanya hal tersebut. Pihaknya hanya menerima surat yang masuk, dan harus mendapat disposisi dari pimpinan.

“Ada memang masuk surat, tapi kita sadari ini terkait politik. Maka, kita buat surat ke KPU Provinsi Sulsel untuk meminta jadwal kampanye paslon. Karena pengalaman kami, yang menetukan waktu, tempat dan tanggal itu adalah KPU sebagai penyelenggara pemilu,” bebernya.

Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu balasan surat perihal jadwal kampanye resmi yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulsel, sehingga tidak ada dari paslon gubernur yang menggunakan Lapangan Karebosi.

Salah satu Staff Dispora Makassar yang tidak ingin disebut namanya mengakui, surat dari paslon gubernur nomor 4 yakni Ichsan Yasin Limpo – Andi Mudzakkar (IYL-Cakka), lebih dahulu masuk untuk peminjaman Lapangan Karebosi ke Dispora, baru kemudian paslon nomor urut 1, NH – Aziz.

Kendati demikian, surat paslon nomor urut 1 tanpa melalui Bidang Tata Usaha Dispora, melainkan langsung disposisi Plt Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal.

“Iya pak, kalau duluan masuk itu ke Dispora dari Rumah Kita (Paslon Nomor 4). Kalau Suratnya Pak NH itu dari lantai 11, tidak ke Dispora dulu,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Politik UIN Alauddin Makassar, Syarifudin Jurdi, menilai, peserta atau pasangan calon mestinya mengikuti dan menjalankan aturan dan norma pemilu. Baik berdasarkan UU, PKPU, dan kebijakan KPU Provinsi dengan berbagai pertimbangan.

“Mengapa tempat tertentu dilarang untuk digunakan kampanye seperti Lapangan Karebosi dan lain-lain. Paslon tidak boleh mengedepankan keinginannya dan egonya, tanpa mengindahkan aturan kampanye yang ditetapkan KPU,” tuturnya.

Ia berpendapat, meskipun sang calon memiliki sumber daya untuk memobilisasi massa atau pendukungnya sangat banyak, namun itu bisa dikondisikan dengan lapangan atau tempat umum yang tidak dilarang dan diperbolehkan oleh penyelenggara pemilu.

“Apabila paslon tetap ngotot, tentu resikonya akan berdampak pada reputasi pasangan calon, dibubarkan oleh Bawaslu,” lanjutnya.

Dia menambahkan, dampak dari kelalaian paslon kelak yakni citra sang calon di mata masyarakat jatuh. Selain itu, potensial akan kehilangan pendukung dengan sikap ngototnya itu, karena warga akan menilainya sebagai calon yang tidak taat aturan. (*)

 

 

 


div>