SENIN , 24 SEPTEMBER 2018

Buku Jagai Anak Ta’ Jadi Lahan Bisnis Di Sekolah

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Rabu , 23 Mei 2018 14:00
Buku Jagai Anak Ta’ Jadi Lahan Bisnis Di Sekolah

kantor balaikota (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Salah program Pemerintah Kota Makassar, yakni Jagai AnakTa yang dituangkan berbentuk buku, ditengarai menjadi lahan bisnis disekolah.

Terkait hal tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Mukhtar Tahir mengatakan, bahwa penjualan buku Jagai Anakta’ tersebut tak menjadi persoalan besar bagi sekolah dan orang tua siswa.
“Mau harga Rp100 ribu, Rp200ribu, atau Rp300 ribu kenapa mau jadi masalah? Persoalannya, ada orang mau beli tidak?,” ucap Mukhtar Tahir, dikonfirmasi, Selasa (22/5) kemarin.

Utta, sapan akrabnya, menilai kegiatan jual beli tersebut sah-sah saja dilakukan bagi semua orang dan pihaknya tak bisa melarang.

“Tidak adaji juga intervensinya Dinas Pendidikan, karena saya menganggap semua orang bisa menjual. Contoh kau punya koran, masa saya mau larangko jual itu koranmu,” tambahnya.

Apa lagi, kata Utta, pemerintah kota punya program Jagai Anakta’ dan itu mau kita perkenalkan di sekolah. Jadi buku itu untuk referensi di perpustakaan agar orang tua siswa dan guru dapat mengetahui, bahwa ternyata arah pemerintah terhadap program tersebut seperti ini.

“Buku Jagai AnakTa ini juga sudah masuk dalam RKAS, tergantung sekolah butuhnya berapa. Yang jelas tidak melebihi 20 persen dari jumlah dana bos dan itu wajib kepala sekolah untuk membeli buku,” tandas Mukhtar Tahir.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Makassar, Zainal Ibrahim menjelaskan, kegiatan belanja di sekolah harus tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), namun buku Jagai AnakTa tersebut tidak termasuk dalam 16 item.

“Pertanyaannya adalah, apakah buku yang dibeli itu ada dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)? Kalau tidak ada setidaknya melalui persetujuan pihak komite sekolah,” tegasnya.

Tak terkecuali, kata Zainal, penggunaan Dana Bos yang juga wajib mengikuti mekanisme yang telah diatur oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Jadi setiap awal tahun harus dibuat RKASnya. Makanya setiap auditor, saya melihat dulu apakah kebutuhan belanja tersebut sudah ada dalam RKASnya, dan itu tidak bisa dirubah ditengah jalan,” kata Zainal

Lebih jauh kata Zainal, semua ada mekanismenya. Hanya saja, di sekolah itu ada item item menurut peraturan Mendikbud yang boleh dianggarkan dan dibelikan pengadaan barang jasa oleh sekolah, tapi tetap tidak semua.

“Kalau saya tidak salah ada 16 item dan itu yang dicek oleh Inspektorat. Jadi tidak boleh di tengah jalan tiba tiba disuruh bayar itu buku, tidak bisa begitu,” ujarnya.

Menurut Zainal, pengalokasian buku tersebut terlebih dahulu harus dirapatkan di komite dan komite yang menentukan.

“Sebenarnya RKAS juga wajib di tempel di papan pengumuman sekolah agar orang tua siswa juga bisa melihat dan tahu, jadi ada transparansi juga,” tutupnya. (*)


div>