SABTU , 16 DESEMBER 2017

Bulan Ini, APBD-P Sudah Bisa Cair

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

asharabdullah

Jumat , 10 November 2017 11:54
Bulan Ini, APBD-P Sudah Bisa Cair

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Latief (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Latief memastikan Anggaran Pendapatan Benlanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Sulsel, dalam dua pekan ini sudah bisa dicairkan. Latief memastikan APBD-P yang sempat terlambat itu akan cair sebelum pergantian bulan November.

“Dalam waktu satu dua pekan ke depan. Tidak lewat dari bulan November,” kata Abdul Latief, Kamis (9/11) kemarin.

Latif pun berkilah pihaknya melakukan eksperimen untuk memperlambat anggaran tersebut. Ia mengaku adanya keterlambatan karena menunggu jumlah besaran DAK dari pusat untuk tahun depan. “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama jadi kita bisa lanjutkan dengan pembahasan APBD tahun depan,” pungkasnya.

Dana transfer dari pusat, lanjut Latif sudah ada untuk tahun depan. Jumlahnya diperkirakan Rp 5,5 triliun. Sehingga postur APBD tahun depan diproyeksi menjadi Rp9,5 triliun. Selain itu, juga terdapat tambahan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,6 triliun.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwin Azis menambahkan, untuk tahun depan, APBD Provinsi, mendapat kucuran DAK total sekitar Rp2,6 triliun. Ini terbagi atas DAK fisik sebesar Rp319 miliar dan DAK nonfisik mencapai Rp2,3 triliun.

“Ini alokasi transfer DAK dari pusat. Jadi diproyeksikan tahun depan APBD itu Rp9,5 triliun. Meningkat dari Rp9,3 di APBD-P 2017,” jelasnya.

Lanjut Arwin, total DAK untuk 2018 sebesar Rp319 miliar, itu terbagi atas DAK fisik reguler dan penugasan. Dak ini masuk di anggaran dinas kesehatan, dinas bina marga, dinas PSDA, dinas perumahan dan beberapa dinas teknis lainnya.

“Itu sudah tidak berubah. Dan melekat anggarannya di masing-masing dinas. Seperti fisik reguler Dinkes Rp178 miliar. DAK fisik penugasan Rp217 miliar ada di Bina Marga, PSDA dan sebagainya,” paparnya.

Secara rinci, lanjut Arwin untuk DAK nonfisik Rp2,3 triliun, paling besar yakni dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Nilainya mencapai Rp1,7 triliun. Ada dalam bentuk dana hibah BOS Ke SD dan SMP serta Rp400 miliar dalam bentuk belanja langsung Disdik. Belanja langsung ini akan disalurkan ke SMA/SMK yang dikelola Pemprov.

“Kemudian belanja tidak langsung Disdik seperti sertifikasi guru Rp531 miliar. Belanja langsung operasional kesehatan Rp3 miliar. Dana layanan adminduk Rp1,6 (belanja langsung Disdukcapil). Dana peningkatan koperasi dan UMKM Rp5 miliar (belanja langsung Dinas Koperasi) merupakan DAK nonfisik,” jelasnya.

Khusus untuk belanja hibah dialokasikan Rp680 miliar untuk pilkada. KPU mendapat Rp379 miliar, Rp99 miliar untuk Bawaslu dan usulan ke Polda Rp203 miliar. Lalu ada dana tak terduga Rp50 miliar untuk tambahan persiapan kelancaran pilkada. “Khusus dana bantuan sosial (bansos) hanya Rp600 juta. Itu untuk penderita kusta,” pungkasnya. (*)


div>