SELASA , 16 OKTOBER 2018

Bulan Ini Deadline Permintaan Brigade Anti Macet

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Rabu , 14 Maret 2018 11:00
Bulan Ini Deadline Permintaan Brigade Anti Macet

Ilustrasi macet.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar memberikan batasan waktu untuk rekomendasi permintaan Brigade Anti Macet di setiap kecamatan hingga akhir Maret ini.

Kepala Dishub Kota Makassar, Mario Said mengatakan pihak kecamatan hingga hari belum sepenuhnya memberikan rekomendasi permintaan Brigade Anti Macet. Baru 4 kecamatan yang memberikan rekomendasi permintaan.

“Saya minta bulan ini camat masukkan semua untuk diproses dan dibuatkan surat perintah BKO ke kecamatan dan melihat pertimbangan permintaan dari kecamatan, jika memungkinkan kita berikan,” ucap Mario Said, Selasa (13/3) kemarin.

Ia mengatakan, sejauh ini 4 kecamatan yang sudah memberikan rekomendasi permintaan brigade anti macet relatif berbeda. Kecamatan Ujung Pandang meminta paling banyak yakni 25 Orang.

“Tidak ada kendalanya mereka (Para Camat) tapi perhatiannya saja yang kurang karena kita sering koordinasi dan sudah disampaikan, tapi kita himbau lagi,” kata Mario.

Ia menambahkan bahwa teknis kerja dari mereka (Brigadi Anti Macet) tetap menjadi bagian struktural Dishub Makassar. Sementara kendali operasional dan penindakan dilapangan diserahkan ke setiap Kecamatan. “Kita buatkan surat perintah untuk Brigade Anti Macet dari Dishub dan kecamatan untuk operasional,” lanjutnya.

Sementara itu, Camat Ujung Tanah Andi Unru mengatakan bahwa untuk Penempatan Personel Brigade Anti Macet, pihaknya sudah mengirim surat rekomendasi kebutuhan.

“Kita sudah bermohon dan meminta 15 Personel, dari pengamatan saya sudah cukup tergantung kesiapan dinas dan ini cukup bagus nanti penanganan kemacetan lebih cepat tertangani,” ujar Andi Unru.

Ia mengatakan bahwa untuk wilayah Kecamatan Ujung Tanah sendiri yang menjadi pokok permasalahan yakni keberadaan truk ekspedisi yang kerap membongkar muatan di tengah jalan tanpa memiliki izin.

“Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu pengawasan dari Dinas Terkait (Disperindag), yang kami keluarkan izin itu hanya Administrasi Perusahaan yang ada disana,” keluh Andi Unru.

Selain itu, Waktu bongkar muat bagi perusahaan ekspedisi tidak tepat waktu, hal itu terlihat pihak perusahaan ekspedisi bongkar muat pada saat jam sekolah yakni pagi dan sore hari.

“Harusnya mereka diberikan waktu bongkar muat, ini wewenang dari Polantas dan Dishub yang bisa menindak mereka,” cetus Andi Unru. (*)


div>