SENIN , 17 DESEMBER 2018

Buntut Aturan Baru BPJS Membatasi Layanan Fisioterapi di RS

Reporter:

pkl uim

Editor:

Senin , 30 Juli 2018 12:35
Buntut Aturan Baru BPJS Membatasi Layanan Fisioterapi di RS

int

RAKYATSULSEL.COM – Fisioterapi merupakan salah satu dari tiga layanan yang masuk dalam aturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Aturan baru dinilai membatasi layanan menjadi 2 kali maksimal dalam sepekan. Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) pun bereaksi. Kebijakan ini juga mempengaruhi layanan dan kualitas fisioterapi di rumah sakit.

Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan nomor 05 tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik Dalam Program Jaminan Kesehatan mengatur aturan baru. Maka IFI membuat surat terbuka atau instruksi penghentian layanan fisioterapi bagi peserta BPJS Kesehatan.

Sekretaris Jenderal IFI, M Irfan, mengklaim buntut aturan baru tersebut ada lebih dari 130an rumah sakit yang menghentikan layanan fisioterapi bagi pasien rawat jalan peserta BPJS kesehatan. Namun pihaknya memberikan opsi agar pasien bisa tetap mendapatkan layanan di klinik-klinik fisioterapi.

Buntut Aturan Baru BPJS Membatasi Layanan Fisioterapi di RS
Surat Instruksi Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) terkait aturan baru BPJS soal rehabilitasi medik. (IFI)
“Tidak memberikan pelayanan fisioterapi bagi pasien dengan jaminan BPJS (dengan atau tanpa dokter SpKFR) sampai batas adanya kejelasan pelayanan fisioterapi dapat diterapkan sesuai standar profesi dan standar pelayanan fisioterapi,” kata Irfan kepada JawaPos.com baru-baru ini.

Sebab, kata dia, setiap pasien memiliki kebutuhan yang berbeda dalam mendapatkan layanan fisioterapi. Tak bisa dibatasi hanya 2 kali sepekan. Menurutnya jika dibatasi seperti itu, maka fisioterapis akan berbenturan dengan risiko.

Di dalam surat instruksi tersebut juga disebutkan bahwa tetap memberikan pelayan fisioterapi terbaik sesuai standar profesi dan standar pelayanan fisioterapi bagi pasien yang tanpa jaminan BPJS. Ketua Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang IFI juga diminta untuk melakukan sosialisasi dan pemantauan serta laporan ke PP-IFI selambat-lambatnya 2 minggu setelah surat itu dilayangkan.

“IFI menghimbau kepada seluruh Fisioterapis yang menjalankan praktik fisioterapi di tengah masyarakat, sebagai profesi yang mulia untuk memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat yang kehilangan akses untuk memperoleh hak-haknya terhadap pelayanan Fisioterapi sebagai dampak dari peraturan itu,” papar Irfan.

Salah satu rumah sakit yakni Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) masih menunggu lebih lanjut terkait aturan BPJS Kesehatan tersebut. Apalagi RSPON yang memiliki banyak pasien dengan penyakit degeneratif seperti stroke, pasti pasien membutuhkan layanan fisioterapi.

“Kami masih menunggu perkembangan selanjutnya. Untuk sementara kami mengikuti ketentuan yang diberlakukan,” tegas Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC kepada JawaPos.com.

Mursyid menegaskan selama pasien rawat inap, pihaknya masih melakukan fisioterapi sesuai dengan standar bagi pasien BPJS Kesehatan. Namun untuk pasien rawat jalan, aplikasi tidak lagi ada di sistem BPJS.

“Sehingga kami tidak bisa melayani (pasien rawat jalan). Namun untuk pasien yang sudah telanjur dijanjikan masih tetap kami layani walaupun belum tentu kami bisa tagihkan klaimnya ke BPJS,” papar Mursyid.

(ika/JPC)


div>