RABU , 21 NOVEMBER 2018

Bupati Apresiasi Ranperda Inisiatif DPRD Sinjai

Reporter:

Syamsuddin

Editor:

Iskanto

Jumat , 26 Oktober 2018 13:00
Bupati Apresiasi Ranperda Inisiatif DPRD Sinjai

Penyerahan Ranperda pada Rapat Paripurna DPRD Sinjai

SINJAI, RAKYATSULSEL.COM – Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa, mengapresiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperd) inisiatif DPRD tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Sinjai yang diajukan kepada pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Andi Seto dalam tanggapan dan pemandangan umum Bupati Sinjai dalam Sidang Paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sinjai, Kamis (25/10).

“Ini salah satu bentuk kepedulian Anggota DPRD Sinjai untuk memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari subyek dan obyek penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Bahkan, dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sub bidang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat. Terkait dengan perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dengan melakukan penetapan pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional.

“Di sisi lain Pemda juga diberikan kewenangan untuk mengatur dan menetapkan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ini berarti bahwa kita telah memiliki landasan Yuridis dalam melanjutkan pembahasan Rancangan Perda ini,” jelasnya.

Andi Seto pun berharap agar kajian untuk kepentingan pembentukan Perda ini harus dilakukan secara mendalam, dengan melakukan observasi, studi sederhana, penelurusan serta pengkajian empirik atas keberadaan masyarakat adat yang dimaksud.

Semua itu untuk kepentingan lahirnya Perda yang tidak hanya memenuhi aspek yuridis tetapi juga memenuhi aspek filosofis dan sosiologis. Serta tetap memperhatikan hasil evaluasi/fasilitasi kementerian terkait dan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya berharap kepada Perangkat Daerah terkait, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan serta Badan Litbang, Bagian Pemerintahan Setda serta Para Camat dan Kepala Desa terkait untuk menyiapkan diri mengkaji dan membahas secara baik Rancangan Perda tersebut,” harapnya. (*)


div>