JUMAT , 25 MEI 2018

Bupati Edarkan Surat Dilarang Penebang Kayu di KHL Torut

Reporter:

Editor:

Azis Kuba

Rabu , 28 Januari 2015 14:01

TORAJAUTARA,RAKYATSULSEL.COM – Masih banyak masyarakat yang belum menyadari dampak penebangan pohon secara ilegal dalam Kawasan Hutan Lindung (KHL) Toraja Utara, maka bupati Toraja Utara, Frederik Batti Sorring mengeluarkan surat edaran larang penebangan kayu di KLH kepada camat, Lurah se Toraja Utara.

Kepala Dinas kehutanan dan perkebunan, Yusuf Gelong, Rabu (28/1) mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum memahami akan prosedur perijinan pengangkutan kayu, sehingga masih melakukan pengangkutan kayu dari suatu tempat ke tempat yang lainnya tanpa memiliki dokumen perijinan yang sah, kadangkala masyarakat hanya memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah atau lembang.

“Kami sudah bersurat ke bupati beberapa waktu lalu, dan hari ini sudah terbut edaran bupati yang akan disampaikan kepada seluruh camat, lurah/lembang yang ada di Toraja Utara “, ketus Yusuf Gelong.

Dijelaskan, proses perijinan itu harus melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan menyertakan surat keterangan dari lurah yang bersangkuta. “Jika memang kayu yang akan diangkut itu adalah kayu yang berasal dari hutan Rakyat. Yang mana hutan hak (hutan rakyat) adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan negara, yang dibuktikan dengan alas title berupa sertifikat hak milik, letter C atau girik, hak guna usaha, hak pakai atau dokumen penguasaan/pemilik lainnya yang diakui Badan Pertanahan Nasional, ”

Jika masyarakat yang memiliki lahan hutan rakyat melakukan pengangkutan, kata dia, harus melalui prosedur yang memiliki dokumen yang sah yang diterbitkan Dinas Kehutanan

“Sebelum pemberian ijin harus dilakukan pemeriksaan atas kebenaran asal usul hasil hutan hak dan kepemilikan dengan mengecek ke lokasi, ”

 


div>