JUMAT , 17 AGUSTUS 2018

Bupati Iksan: TP4D Bukan Tempat Berlindung

Reporter:

Editor:

hur

Selasa , 26 Januari 2016 15:59
Bupati Iksan: TP4D Bukan Tempat Berlindung

Kajari Jeneponto Darmukit bersama Kapolres AKBP Joko Sumarno tampak berbincang Bupati Jeneponto Iksan Iskandar memberikan sambutan. (Foto: Mall/RakyatSulsel)

JENEPONTO, RAKYATSULSEL.COM – Tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan Daerah (TP4D) kabupaten Jeneponto, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jeneponto, Darmukit, di Aula Kejari setempat, Selasa (26/1).

Hadir pada pelantikan TP4D tersebut, Bupati Jeneponti Iksan Iskandar, Wabup Mulyadi Mustamu, Sekda Muhammad Sarif, Kapolres AKBP Joko Sumarno dan pimpinan SKPD lingkup Pemkab Jeneponto.

Pembentukan TP4D oleh Kejari Jeneponto bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan dan upaya pencegahan korupsi di Jeneponto.

Sebagai ketua TP4D, ditunjuk Kasi Intel Kejari Jeneponto, Tuwo. TP4D akan bekerja melakukan pendampingan hukum kepada SKPD yang melakukan perencanaan, pelaksanaan pembangunan di Butta Turatea ini.

Kajari Jeneponto Darmukti mengatakan, pemberantasan korupsi merupakan bagian dari penegakan hukum. Hal ini memiliki tujuan akhir untuk memberi kontribusi dalam pembangunan di seluruh negeri dan daerah yang pada akhirnya akan menuju kesejahteraan masyarakat.

“TP4D yang telah dilantik pada hari ini, nantinya bisa mengawal Pemkab Jeneponto dalam melakukan akselerasi Pembangunan, yang akan memberi kontribusi kepada daerah ini,” harap Darmukit.

Pembentukan TP4D tersebut disambut baik Bupati Iksan Iskandar. Bupati juga mengharapkan agar seluruh unsur pemerintah dan seluruh stakeholder dapat membangun sinergi dalam pelaksanaan pembangunan termasuk respon terhadap program kegiatan TP4D Jeneponto.

Bupati Iksan Iskandar lalu menjelaskan konologi terbentuknya TP4D. Dikatakan bahwa pembentukan TP4D didahului dengan adanya kontraproduktif dari pemerintah daerah yang berkeinginan melakukan akselerasi pembangunan tetapi diganjal oleh ketakutan terhadap beberapa regulasi yang menggiring ke ranah hukum.

Namun permasalahan ini langsung direspon oleh presiden RI Joko Widodo, dengan duduk bersama unsur perangkat hukum dan akhirnya melahirkan TP4D beserta regulasinya, urai Iksan Iskandar.

Olehnya itu, dia memberi warning agar regulasi ini tidak dijadikan sebagai tameng dari kesalahan yang dilakukan oleh unsur pemerintah dalam penyalahgunaan program pembangunan. Tetapi dapat dijadikan semangat dan mencari solusi oleh pemerintah dalam akselerasi pembangunan.

“Saya meminta Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) meski TP4D terbentuk jangan jadikan tameng atau bamper untuk berlindung dalam pelaksanaan pembangunan,” kata Iksan.

Selain itu, Iksan Iskandar juga meminta kepada TP4D jangan cuma Pemerintah yang diberikan pendampingan hukum. Tapi kontraktor anggota Kadin, Gapensi dan lainnya juga diberikan pendampingan untuk duduk bersama membicarakan permasalahan dan Solusi Pekerjaan pembangunan sehingga berjalan dengan baik, kata orang nomo satu di Jeneponto itu.


Tag
  • tp4d
  •  
    div>