SENIN , 18 DESEMBER 2017

Bupati Jeneponto Tak Paham Fungsi Sekda

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Kamis , 12 Januari 2017 10:46
Bupati Jeneponto Tak Paham Fungsi Sekda

Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar, Rabu (11/1), terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana aspirasi DPRD Jeneponto 2013. foto: asep/rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana aspirasi Kabupaten Jeneponto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Jl Kartini, Rabu (11/1).

Sidang kali ini digelar dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Abdullah, menghadirkan empat orang saksi dalam kasus yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto, Burhanuddin ini menghadirkan empat saksi, salah satunya Bupati Jeneponto, Iksan Iskadar.

Selain bupati, Abdullah menghadirkan tiga saksi lainnya yakni Irianti, Amiruddin dan Ahmad Wilda. Ketiganya diduga mengetahui aliran dana aspirasi Kabupaten Jeneponto tahun 2012-2013.

Ketua Majelis Hakim, M Damis dalam sidang ini menguji Iksan Iskandar, mengenai tugas pokoknya pada saat menjadi sekretaris daerah saat itu.

Namun, Iksan tidak terlalu mengetahui tugas pokoknya, sehingga Damis memerintahkan Iksan untuk belajar kembali, agar tidak salah dalam menjalankan tugasnya sebagai kepada daerah.

Bahkan, dalam persidangan, Iksan lebih banyak tidak mengetahui soal penganggaran dana asiprasi tersebut. Dirinya hanya mengatakan terdapat perbedaan pendapat yang terjadi antara legislatif dan eksekutif.

[NEXT-RASUL]
“Pada waktu itu terjadi tarik ulur masalah persetujuan anggaran APBD,” katanya.

Iksan menuturkan, terjadinya tarik ulur tersebut dikarenakan beberapa program eksekutif tidak sesuai.

“Beberapa harapan dari dewan dan program SKPD tidak ada yang sinkron,” ucapnya.

Bahkan, Iksan mengaku, saat penggaran dana aspirasi tersebut dirinya sebagai koordinator anggaran tidak banyak difungsikan.

“Hampir saja kami tidak difungsikan, yang lebih banyak bekerja hanya penguasa anggaran,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam kasus dugaan korupsi ini, jaksa menetapkan enam tersangka, selain Burhanuddin diantaranya Alamsyah Mahadi Kulle, Bungsuhari Baso Tika, Alamzah Mahadi Kulle, Syamsuddin dan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jeneponto Adnan. (D)


div>