Rabu, 23 Agustus 2017

Tidak Dilibatkan dalam Penganggaran Dana Aspirasi

Bupati Jeneponto Tak Paham Fungsi Sekda

Kamis , 12 Januari 2017 10:46
Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar, Rabu (11/1), terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana aspirasi DPRD Jeneponto 2013. foto: asep/rakyatsulsel.
Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar, Rabu (11/1), terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana aspirasi DPRD Jeneponto 2013. foto: asep/rakyatsulsel.
MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana aspirasi Kabupaten Jeneponto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Jl Kartini, Rabu (11/1).

Sidang kali ini digelar dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Abdullah, menghadirkan empat orang saksi dalam kasus yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto, Burhanuddin ini menghadirkan empat saksi, salah satunya Bupati Jeneponto, Iksan Iskadar.

Selain bupati, Abdullah menghadirkan tiga saksi lainnya yakni Irianti, Amiruddin dan Ahmad Wilda. Ketiganya diduga mengetahui aliran dana aspirasi Kabupaten Jeneponto tahun 2012-2013.

Ketua Majelis Hakim, M Damis dalam sidang ini menguji Iksan Iskandar, mengenai tugas pokoknya pada saat menjadi sekretaris daerah saat itu.

Namun, Iksan tidak terlalu mengetahui tugas pokoknya, sehingga Damis memerintahkan Iksan untuk belajar kembali, agar tidak salah dalam menjalankan tugasnya sebagai kepada daerah.

Bahkan, dalam persidangan, Iksan lebih banyak tidak mengetahui soal penganggaran dana asiprasi tersebut. Dirinya hanya mengatakan terdapat perbedaan pendapat yang terjadi antara legislatif dan eksekutif.