SABTU , 18 AGUSTUS 2018

Bupati-Kajari Tandatangani Nota Kesepahaman

Reporter:

Editor:

hur

Rabu , 20 April 2016 17:25
Bupati-Kajari Tandatangani Nota Kesepahaman

int

SOPPENG, RAKYATSULSEL.COM – Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak dan Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng Atang Pudjianto, menandatangani kesepakatan bersama terkait Hukum Perdata, Tatausaha Negara dan Pendampingan Hukum, di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Rabu (20/4).

Selain itu, adapula kesepakatan bersama tentang pendampingan hukum dalam pemerintahan dan tahapan program pembangunan yang ada di Kabupaten Soppeng yang ditandatangani oleh Sekda Sugirman Djaropi dan Kepala Seksi Intelijen Kejari Soppeng, Andi Hairil Ahmad.

Kesepakatan tersebut merupakan wujud bersama dalam peningkatkan efektivitas penanganan dan pencegahan masalah hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Soppeng.

Setelah penandatanganan, juga dilakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kesepakatan tersebut yang diikuti oleh para pejabat lingkup Pemkab Soppeng, PPTK, Lurah dan Kepala Desa, dengan narasumber Kajari Soppeng Atang Pudjianto, dan dari Dinas PU Provinsi Sul- Sel Edy Putrajaya.

Bentuk sinergi dari Pemkab Soppeng dan Kejari yang tertuang dalam kesepakatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari terbentuknya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) dari Kejari dan Pemkab Soppeng yang juga melaksanakan sosialisasi pada Februari lalu.

Untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum, menurut Bupati Soppeng perlu dilakukan upaya dan sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum.

“Dalam kesepakatan bersama ini, kedua pihak pada intinya sepakat untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas penyelesaian masalah hukum yang bersifat konsultasi dibidang perdata dan tata usaha,” jelasnya.

Sedangkan Kajari Soppeng Atang Pudjianto mengatakan bahwa tim koordinasi dari Pemda yang dibentuk akan menyerap permsalahan-permsalahn yang ada di SKPD.

“Permasalahan seperti mekanisme pengadaan barang dan jasa tim koordinasi dari Pemda akan berkoordinasi dengan tim TP4D Kejari Soppeng,” ucapnya.

Namun, lanjut Atang, ketika mekanisme yang dilakukan tidak mempunyai aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan itu,maka kebijakan yang diambil akan kami kawal dengan didukung oleh tim ahli yang akan kami datangkan, jadi tidak akan ada lagi ketakutan dalam mengelola anggaran.

“Jadi sifatnya kami melakukan pengawalan supaya pekerjaan yang dilakukan di SKPD sesuai dengan aturan yang ada,” tambahnya.


div>