KAMIS , 20 SEPTEMBER 2018

Bupati Luwu Diperiksa 3,5 Jam, 34 Anak Buahnya Sudah Tersangka

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 05 September 2012 12:06
Bupati Luwu Diperiksa 3,5 Jam, 34 Anak Buahnya Sudah Tersangka

int

RAKYAT SULSEL . PALOPO – Penyidik Polres Luwu memeriksa Bupati Luwu Andi Mudzakkar selama 3,5 jam sebagai saksi dalam kasus pengangkatan 32 Sekertaris Desa (Sekdes) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu. Andi Mudzakkar yang disapa Cakka dicecar 32 pertanyaan saat diperiksa di ruang penyidik, Selasa (4/9).

Adik kandung Aziz Kahar Mudzakkar ini mendatangi kantor Mapolres Luwu sekitar pukul 08.30 Wita dengan menggunakan pakaian dinas beserta mobil dinas Toyota Alphard berwarna hitam dengan nomor polisi DP 1 F. Pantauan Rakyat Sulsel, pemeriksaan Cakka disaksikan sejumlah kepala dinas lingkup Pemkab Luwu. Mereka yang hadir di Polres yakni Kepala BKD Luwu Andi Akrab, Kadis Pertambangan Amang Usman, Kadis Perhubungan Rudi Dappi dan sejumlah pejabat lainnya.

Usai diperiksa, Bupati Luwu langsung menuju mobil dinasnya dan meninggalkan kantor Polres Luwu. Dia tidak memberikan keterangan apapun kepada wartawan yang telah menunggunya.

Saat dikonfirmasi melalui telepon tidak mengangkat ponselnya walaupun dalam keadaan aktif. Begitu juga via SMS tidak dibalas.

Sementara itu, Kapolres Luwu AKBP Rudi Heru Susanto menegaskan bahwa orang nomor satu di Luwu ini masih sebatas saksi. Namun, tidak menutup kemungkinan bisa mengarah jadi tersangka sepanjang ada bukti yang menguatkannya. “Tapi, pemeriksaan masih akan berlanjut karena saat diperiksa masih ada data yang dibutuhkan,” ujar Rudi kepada Rakyat Sulsel.

Kasat Reskrim AKP Abdul Muthalib, mengatakan Bupati Luwu diperiksa mulai pukul 08.30 hingga pukul 12.00. Ia menambahkan, sebanyak 32 pertanyaan yang dicecarkan penyidik kepada bupati yang terkait proses pengangkatan sekdes menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Jadi, penyidik masih akan melakukan pemeriksaan ulang kepada Bupati Luwu pada Jumat (14/9) mendatang. Pemeriksaan lanjutan untuk merampungkan berkas yang belum diterima penyidik sehingga pemeriksaan selajutnya akan dimintai berkas untuk kepentingan penyidikan,” ungkapnya.

Muthalib juga menegaskan bahwa Bupati Luwu masih sebatas saksi sehingga belum mengarah sebagai tersangka dalam kasus pengangkatan 32 sekdes menjadi PNS. “Intinya, pemeriksaan Bupati Luwu dilakukan karena menyalahi aturan PP 45 No 7 terkait pengangkatan sekdes menjadi PNS. Dan kita lakukan pemeriksaan sesuai aturan dan ada izin presiden,” tegas mantan Kapolsek Lamasi itu.

Pengangkatan 32 Sekdes menjadi PNS tersebut telah ditemukan kekeliruan sehingga terjadi pelanggaran hukum karena sejumlah Sekdes diangkat menjadi PNS sejak tahun 2004, Sedangkan ada desa yang baru terbentuk pada tahun 2008. “Dalam aturan pemerintahan, tidak seorang pun dapat menjadi PNS tanpa persetujuan dari kepala daerah, oleh karena itu keterangan Bupati Luwu sangat dibutuhkan,” jelas Muthalib.

Di tempat terpisah, sejumlah staf Bagian Umum dan Bagian Humas mengaku surat pemeriksaan Bupati Luwu sudah diterima oleh Pemkab, termasuk bukti surat izin Presiden sebagai aturan untuk pemeriksaan kepala daerah.

Sementara itu, Sekertaris DPD Golkar Luwu, Ashar Mustamin Toputuri, menuturkan Bupati Luwu memenuhi panggilan polisi. Dia mengatakan, panggilan Polres Luwu membuktikan Bupati Luwu patuh pada aturan dan sebagai warga negara yang baik.

Mantan anggota DPRD Luwu ini menambahkan Bupati Luwu sangat menghargai proses hukum sehingga mengharap kepada penyidik untuk profesional dalam melakukan penyidikan dalam kasus tersebut.

Sekadar diketahui jika saat ini jajaran Polres Luwu telah menetapkan 34 anak buah bupati sebagai tersangka. Mereka adalah 32 sekdes dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Lukman P, serta salah satu stafnya. Para Sekdes diduga melakukan pemalsuan dokumen sebagai syarat pengangkatan Sekdes. (K14/D)


Tag
div>