RABU , 19 SEPTEMBER 2018

Bupati Pangkep Akan Penjarakan Aparatnya Lakukan Pungli

Reporter:

Editor:

dedi

Sabtu , 31 Desember 2016 14:09
Bupati Pangkep Akan Penjarakan Aparatnya Lakukan Pungli

Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid, Mengukuhkan Tim Sapu Bersih (Saber) pungli Kabupaten Pangkep, Di Aula Rujab Bupati Pangkep, Jumat malam (31/12).

PANGKEP, RAKYATSULSEL.COM – Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid, akan memenjarakan sendiri bawahannya, jika terbukti terlibat pugutan liar. Penegasan ini disampaikan langsung Syamsuddin melalui sambutannya pada pengukuhan Tim Sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Kabupaten Pangkep, Jumat Malam (30/12).

“Kalau ada yang pungli, laporkan langsung ke saya (Syamsuddin Hamid, Red), saya sendiri yang akan penjarakan,” Tegasnya serta disambut teput tangan Seluruh tim saber pungli yang hadir di Aula rujab Bupati Pangkep.

Syamsuddin mengakui jika Pemerintahannya merupakan wilayah rawan pungli, terlebih yang bersentuhan langsung dengan pelayanan ke masyarakat. Olehnya itu, ia berharap agar semua aparat pemerintah di lingkup Kabupaten Pangkep bisa menahan diri dan menjauhi hal tersebut.

“Saya dan teman teman adalah calon penerima pungli, tapi mudah mudahan hanya sampai calon saja,” jelasnya.

Sementara, Wakapolres Pangkep, yang juga merupakan Ketua Tim Satgas Saber pungli Kabupaten Pangkep, Komisaris Polisi (Kompol) Najamuddin mengungkapkan bahwa maraknya pungli yang meresahkan masyarakat, memang harus ditumpas, sehingga dibutuhkan sinergi seluruh pihak, khususnya di Kabupaten Pangkep.

“Saat ini pungli telah meresahkan masyarakat, khususnya disektor pelayanan publik, sehingga kehadiran satgas ini, menjadi pionir dan efek jera bagi para pelaku pungutan liar,” ungkap Najamuddin.

Tim saber pungli yang dibentuk melibatkan perwakilan masing masing lapisan masyarakat, termasuk pihak kepolisian Polres Pangkep, Kodim 1421/Pangkep, Kejari, Pengadilan Negeri, dan perwakilan tiap SKPD lingkup Pemkab Pangkep.

Saber pungli ini merupakan amanah peraturan Presiden No 87 tahun 2016, tentang pemberantasan pungutan liar dilingkungan pemerintahan.


div>