KAMIS , 21 JUNI 2018

Bupati Torut Tidak Siap

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Kamis , 08 Juni 2017 13:42
Bupati Torut Tidak Siap

Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan. foto: net

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sidang gugatan terhadap Bupati Toraja Utara (Torut), Kalatiku Paembonan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, Rabu (7/6) terpaksa ditunda. Sidang ditunda karena tergugat Bupati Kalatiku tidak siap menanggapi gugatan penggugat.

Sebagai informasi, sidang ini terkait pemberhentian dan pengisian jabatan Aparatu Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Torut. Bupati Torut memberhentikan dan menon-job kan sekitar 72 pejabat eselon II dan eselon III, 18 Januari dan tanggal 7 Februari melalui SK Bupati Toraja Utara.

Kuasa hukum para ASN, Syaiful Bahari menuturkan, sidang kali ini diagendakan untuk mendengar jawaban pihak Bupati Toraja Utara. Namun, bupati belum siap menanggapi gugatan. Sehingga, sidang ditunda sampai Rabu pekan depan.

“Dalam gugatan sudah sangat jelas, semua proses pemberhentian dan pengangkatan ASN di lingkungan Torut tentu sudah melanggar peraturan perundang-undangan,” jelasnya diberitakan Rakyat Sulsel, Kamis (8/6).
Ia menjelaskan, PP nomor 18 tahun 2016 dinyatakan pengisian catatan tinggi unit kerja dilingkunagn pemerintahan terlebih dahulu harus mengukuhkan pejabat setingkat, dan tidak boleh langsung diberhentikan atau dibuka lelang jabatan.

Itu diperkuat lagi dengan surat edaran Menpan RB, yang juga jelas menegaskan ada tiga tahapan yakni, pengukuhan, pengisian melalui uji kesesuaian, baru dibuka lelang. Semua produk hukum dari SK Bupati Torut juga melanggar ketentuan peraturan Menpan RB.

“ASN harus dilindungi hak-haknya, harus dilindungi dari pengaruh politis,” bebernya.

[NEXT-RASUL]

Sementara itu, Mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Toraja Utara, Kalvin Tandiarang yang juga merupakan korban mengatakan, pihaknya menggugat ke PTUN untuk mencar keadilan.

“Kita bangga dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN), tapi nyatanya kalau hanya dibiarkan, UU ASN bukan lagi melindungi,” kata Kalvin.

Ia menegaskan, aturan harus ditegakkan sebetul-betulnya, melalui PTUN ini. Ia berharap pemahaman bupati tentang UU ASN tidak berbeda dengan yang dipahami para ASN.

Dalam kesempatan ini, Kalvin menyinggung soal pemekaran Toraja Utara. Menurutnya, bupati sudah lupa panitia pemekaran daerah yang dipimpinnya sekarang.

“Nyatanya kami ini semua panitia pemekaran, jangan langsung melupakan jasa kami begitu saja,” katanya. (***)


div>