JUMAT , 16 NOVEMBER 2018

Buruh Tak Puas UMP Rp2,8 Juta

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

Iskanto

Jumat , 02 November 2018 10:15
Buruh Tak Puas UMP Rp2,8 Juta

Umumkan Nilai UMP 2019 - Kepala dinas ketenagakerjaan, Agustinus Appang mengumumkan kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03% di Press Room Kantor Gubernur Sulsel, pada Kamis (1/11).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2019 sebesar Rp2.860.382.

UMP Sulsel ini berlaku 1 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 2877/X/TAHUN 2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

UMP tahun 2019 ini naik sebesar 8,03 persen atau Rp212.615 dari UMP tahun 2018 sebesar Rp2,6 juta.

Ketua Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Sulsel, Andi Malantik menolak penetapan kenaikan UMP tersebut. Ia bahkan menuding jika Gubernur Sulsel tidak menginginkan buruh di Sulsel meraih kesejahteran.

“Atas keputusan yang ditetapkan pak gubernur, kami menilai gubernur ini tidak menginginkan buruhnya sejahtera, padahal sesuai yang kami sampaikan kemarin dalam rapat bahwa kalau memang pemerintah mau menciptakan buru sejahtera maka mereka tidak mengikuti surat edaran menteri tenaga kerja yang hanya 8,03 persen,” kata Malantik.

Ia berharap agar kenaikan UMP itu mencapai 20 persen. “Kami minta 20 persen kenaikannya. Pertimbangannya karena selama ini kenaikan UMP dari tahun 2012 sampai 2018 tidak pernah dibawah 10 persen. Nah tahun 2019 malah dibawah 10 persen,” pungkasnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sulsel, Agustinus Appang mengatakan, penetapan UMP tahun 2019 berdasarkan pada rumus perhitungan upah minimum tahun 2018 ditambah upah minimum kali inflasi ditambah persen pertumbuhan PDB.

Agustinus menyampaikan, penetapan kenaikan UMP ini, berdasarkan Undang-undang 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 89 ayat (3). Serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015.

Dalam surat Menteri Ketenagakerjaan perihal penyampaian data tingkat inflasi dan pertumbuhan domestik bruto. Tingkat inflasi nasional sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,15 persen.
“Dengan demikian kenaikan UMP berdasarkan data tersebut sebesar 8,03 persen,” sebut Agustinus.

Sementara Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan, kebijakan ini dengan memperhatikan hak dan kewajiban. Tidak memberatkan pengusaha dan terdapat kenaikan gaji pekerja/pegawai.

“Untuk UMP ini yang mana kita dahulukan hak atau kewajiban? Dua-duanya penting, tidak memberatkan pengusaha tetapi ada kenaikan untuk para karyawan,” kata Nurdin Abdullah.

NA yang ditemui di sela-sela kegiatannya di Jalan Andi Djemma, Makassar, berharap dengan penetapan ini, maka pekerja dapat meningkatkan produktivitasnya serta perusahaan mendapatkan laba yang bagus.

“Tentu akan berpengaruh pada pendapatan kita. Pasti ada bonus, gaji tidak seberapa, bonus juga yang penting,” harapnya. (*)


div>