KAMIS , 18 OKTOBER 2018

Cagub dan Cawalkot Tidak Lagi Ikuti Uji Publik di KPU, Ini Pertimbangannya

Reporter:

Editor:

Niar

Selasa , 12 September 2017 19:35
Cagub dan Cawalkot Tidak Lagi Ikuti Uji Publik di KPU, Ini Pertimbangannya

int

PAREPARE, RAKSUL.COM – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Parepare menggelar sosialisasi Undang-Undang (UU) No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Bukit Kenari Indah, Selasa, (12/09/2017).

Salah satu isi dari UU No 1 tahun 2015, yaitu pasal 7 ayat 2, pada poin (d) telah dihapus. Isi dari poin tersebut, berbunyi bahwa, salah satu syarat bagi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus telah mengikuti Uji Publik. Kegiatan Uji Publik yang dimaksud adalah kegiatan yang digelar oleh KPU di setiap daerah.

Ditanya perihal pertimbangan penghapusan poin (d) pada ayat 2, pasal 7 UU No 10 tahun 2016, kepada Jurnalis Rakyat Sulsel, Komisioner KPU Provinsi Sulsel Devisi Hukum, Khaerul Mannan menjelaskan, alasan dihapusnya poin tersebut, mengingat waktu pelaksanaan Uji Publik akan menyita waktu atau tahapan Pilkada.

“Uji publik dihilangkan karena panjang prosesnya, sehingga dianggap perlu untuk dihilangkan. Mengenai kepentingan Uji Publik diserahkan kepada masing-masing parpol untuk menguji kelayakan setiap kandidat,” jelas Khaerul Mannan.

Sementara, Komisioner KPU Kota Parepare Devisi Hukum, Hasruddin Husain, mengatakan, KPU berwenang menyusun dan menetapkan peraturan, serta pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan. Hal ini setelah pihaknya berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.

“Kita berkewajiban melaksanakan dengan segera atas rekomendasi atau putusan Bawaslu mengenai administrasi pemilihan, dan tujuan dari sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada partai politik dan masyarakat tentang UU RI nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Guburnur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota,” papar Hasruddin.

(Rahmaniar)


div>