SENIN , 17 DESEMBER 2018

Cak Imin Blak-Blakan Soal Kasus Korupsi Kardus Durian Tahun 2012

Reporter:

asharabdullah

Editor:

Kamis , 26 April 2018 09:32
Cak Imin Blak-Blakan Soal Kasus Korupsi Kardus Durian Tahun 2012

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menduga ada pihak yang sengaja menyerangnya melalui kasus korupsi tahun 2012. (JawaPos.com)

RAKYATSULSEL.COM – Kasus lama yang diduga melibatkan mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar mendadak kembali muncul ke publik. Persoalan yang terkenal dengan istilah ‘Kardus Durian’ itu terjadi pada tahun 2012 silam.

Muhaimin yang saat ini duduk sebagai Ketua Umum PKB itu, diduga ikut terlibat dalam dugaan suap pembahaan anggaran untuk dana optimalisai Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT), di Kementerian yang saat itu dipimpinnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR yang akrab disapa Cak Imin ini mengaku aneh, karena kasus itu telah selesai pada 2012 lalu. Terlebih para saksi juga tidak ada yang menyebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi itu.

“Itu kasus sudah selesai, orang yang mentasnamakan saya sudah dibantah di pengadilan,” ujar Cak Imin saat ditemui di kediaman politikus senior Golkar Akbar Tandjung di kawasan Kebayoran, Jakarta, Rabu (‎25/4).

Oleh sebab itu apabila kasus 2012 lalu kembali diungkit saat ini, Cak Imin menduga itu hanya untuk menyerangnya lewat kampanye hitam. Hal itu karena dirinya ingin maju di Pilpres 2019 mendatang. “Kalau hari ini muncul tidak lebih dari black campaign saja,” tegasnya.

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penanganan perkara dugaan korupsi dana optimalisasi Ditjen P2KT Kemnakertrans tahun 2014. Hal ini dilakukan karena diduga ada keterlibatan Cak Imin dalam kasus tersebut.

Boyamin juga menuturkan, hingga saat ini KPK belum memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat apakah kasus tersebut tetap akan dilanjutkan atau ditutup sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 44 UU KPK. Padahal ada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidanganan para terdakwa tersebut, ada dugaan keterlibatan Muhaimin Iskandar.

Boyamin juga menyampaikan apabila desakan dari MAKI tidak mendapat jawaban dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari ( Pasal 41 Ayat (2) huruf D UU Pemberantasan Korupsi), maka dengan terpaksa pihaknya akan mengajukan gugatan Praperadilan sebagaimana telah dilakukan pada perkara-perkara korupsi lainnya termasuk telah praperadilan perkara mega-korupsi Bank Century‎.

Sekadar informasi, kasus yang diduga melibatkan Cak Imin ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan tiga orang di lokasi berbeda pada Agustus 2011.

Tiga orang itu adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan, Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) bernama I Nyoman Suisnaya, Kabag Program Evaluasi di Ditjen P2KT Dadong Irbarelawan dan seorang kuasa direksi PT Alam Jaya Papua bernama Dharnawati.

Dari pengungkapan ini, penyidik KPK mengamankan uang yang diduga merupakan suap untuk proyek itu. Uang sebesar Rp 1,5 miliar itu disimpan dalam kardus durian yang diberikan oleh PT Alam Jaya Papua untuk Cak Imin.

Uang suap ini diberikan sebagai komitmen fee dari pengalokasian anggaran DPIP empat daerah di kabupaten Papua, Keerom, Manokwari, Mimika dan Teluk Wondama yang digarap PT Alam Jaya Papua. Pemberi uang ini adalah seorang kuasa direksi PT Alam Jaya Papua bernama Dharnawati dan penerimanya adalah I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan.

Kasus ini sudah selesai, majelis hakim juga sudah menjatuhkan vonis kepada Nyoman dan Dadong tiga tahun penjara.

(gwn/JPC)


div>