SENIN , 20 NOVEMBER 2017

Cakada Mulai Was-was

Reporter:

Iskanto

Editor:

asharabdullah

Selasa , 14 November 2017 11:46
Cakada Mulai Was-was

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka pendaftaran untuk calon independen di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, pada 25 November 2017 nanti. Sejumlah Calon Kepala Daerah (Cakada) pun mulai was-was, karena belum mengantongi rekomendasi resmi dari partai pengusung.

Sejauh ini, sejumlah partai yang memiliki jumlah kursi cukup banyak di dewan, baru sebatas menerbitkan surat tugas untuk kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Serentak 2018. Hal ini tentu saja membuat sejumlah cakada was-was, karena itu berarti dukungan partai masih bisa berubah.

Belum adanya rekomendasi resmi yang dikantongi para cakada, membuat mereka khawatir. Apakah akan maju sebagai cakada lewat jalur independen atau melalui partai politik. Sebut saja Akmad Syaifuddin alias Ome di Pilwalkot Palopo, Andi Iwan di Pinrang, dan Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto di Pilwalkot Makasssar. Cakada membutuhkan kepastian usungan parpol sebelum tanggal 25 nanti.

Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Sulsel, Andi Ansyari Mangkona, mengatakan, terkhusus pilkada 12 kabupaten/kota di Sulsel, PDIP setidaknya telah mengeluarkan tiga rekomendasi resmi untuk calon kepala daerah. Sehingga, tinggal menunggu rekomendasi daerah lainnya dari DPP PDIP.

“Yang sudah keluar itu Jeneponto, Bone, Luwu, dan Sinjai. Dan itu adalah rekomendasi sah, yang akan digunakan calon kepala daerah mendaftar di KPU,” ungkapnya, Senin (13/11) kemarin.

Meskipun begitu, Andi Ansyari mengakui bahwa hingga saat ini belum ada perubahan dukungan ke cakada yang telah diberikan surat tugas. Namun memang, hal tersebut tidak mutlak dan tergantung dari keinginan DPP PDIP.

“Yang pasti, usulan dari DPD sampai saat ini belum ada perubahan. Mudah-mudahan tidak berubah yang sudah mendapatkan surat tugas,” harap Andi Ansyari.

Saat ditanya jadwal penyerahan rekomendasi resmi ke cakada lainnya, Andi Ansyari mengungkapkan, hal tersebut tidak dapat dipastikan waktunya. Lantaran, penandatanganan rekomendasi menunggu waktu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dan Sekjend PDIP.

“Kalau yang beginian tidak bisa kita prediksikan waktunya, karena tergantung kapan ada waktunya Ibu Mega (Ketum PDIP) menandatangani dan Sekjend. Kan ratusan ini, seluruh Indonesia. Kalau yang sudah, kebetulan mungkin sudah ditandatangani.

Intinya, saat ini belum ada perubahan terkait dukungan PDIP,” bebernya.
Sebelumnya, petahana Danny Pomanto mengakui, belum ada satupun rekomendasi resmi yang ia pegang sebagai jaminan. Namun jika salah satu menjadi pegangan, maka niat deklarasi pada 22 November mendatang akan berjalan mulus.

“Kita juga menunggu rekomendasi, tapi saya yakin dalam waktu dekat ada parpol berikan,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Pakar Politik Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI), Saifuddin Almughniy, menuturkan,

tidak dapat dipungkiri kontestasi perpolitikan di Sulsel, parpol masih wait and see untuk mengeluarkan rekomendasi ke cakada. Karena memang butuh pengamatan yang jelas, sebelum benar-benar menentukan sikap tegas.

“Pilkada Sulsel, parpol masih saling membaca, apakah jalur independen secara posistif tidak dapat partai atau malah sebaliknya,” jelasnya.

Apalagi, dukungan yang sifatnya surat tugas masih sangat memungkinkan bagi parpol mengalihkan dukungan ke cakada lain, apabila syarat yang diberikan belum juga terpenuhi. Sehingga, hingga saat ini masih ada sejumlah parpol yang terkesan diam untuk menyatakan sikap tegasnya.

“Soal surat tugas itu masih rawan ketika kandidat tidak mampu meyakinkan partai lain untuk jadi pengusung,” kata Saifuddin.

Ia menjelaskan, kondisi saat ini masih sangat dinamis dan sedikit liar. Menjelang pilkada, terkesan politik intip, saling membaca dan memetakan setiap gerakan calon sampai kepada peluang parpol memberi dukungan. Isu independen tak lebih dari bentuk shock politik untuk memantik parpol untuk merapat. Sebab, itu dianggap bagian dari bargaining.

Hal yang sama dikatakan Pakar Politik Univeraitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto. Ia menuturkan, partai-partai politik masih dalam posisi wait and see menghadapi dinamika politik yang penuh ketidakpastian. Partai-partai dalam posisi saling mengeksplorasi strategi, sebelum membuat keputusan.

“Surat tugas menjadi instrumen bagi parpol untuk menekan kandidat. Partai politik juga sepertinya masih menunggu kandidat yang serius menggunakan jalur perseorangan,” tuturnya.

Luhur menambahkan, untungnya pendaftaran jalur perseorangan lebih dulu dibandingkan jalur parpol. Sehingga, jalur perseorangan tidak lagi sekedar jalur cadangan, ketika gagal merebut kendaraan partai politik. (*)


div>