RABU , 21 NOVEMBER 2018

Caleg Eks Napi Diberikan Tanda, Parpol Keberatan

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

Iskanto

Rabu , 19 September 2018 08:40
Caleg Eks Napi Diberikan Tanda, Parpol Keberatan

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menginstruksikan KPU daerah untuk melaksanakan putusan Mahkama Agung (MA). Hal itu terkait dengan mantan narapidana korupsi sebagai calon legislatif (caleg).

Meski demikian, beredar rumor bahwa KPU akan menandai caleg eks Napi di kertas Suara sebagai tanda dan penanda caleg nakal. Hal ini dinilai akan menjadi pro-kontra ke depannya.

Komisioner KPU Sulawesi Selatan, Fatmawati mengatakan, pihaknya belum mendapat petunjuk tekhnis dari KPU RI terkait pemberian tanda di surat suara terhadap nama calon legislatif yang merupakan mantan napi korupsi.

Oleh sebab itu, kata dia, pihak KPU akan menunggu apa edaran sesuai PKPU untuk dijalankan saat pemilu 2019 nanti.

“Kami belum lihat aturan itu. Saat ini KPU menunggu saja petunjuk dari KPU RI terkait hal ini,” ujarnya.

Menurutnya, pasca putusan MA, yang membolehkan eks napi koruptur nyaleg, KPU Sulsel sampai saat ini belum memasukkan dalam daftar calon sementara (DCS).

Hal ini kata dia, dikarenakan.  KPU Sulsel masih menunggu petunjuk tehnis dari KPU RI untuk landasan hukum.

“Begitu juga putusan MA belum diterima oleh KPU . Kami akan jalankan bagaimana petunjuk sesuai PKPU,” kata Fatmawati.

Menanggapi beredar ha isu ada tanda khusus di kertas surat suara. Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi mengatakan, pihaknya keberatan jika KPU memberi tanda di surat suara terhadap nama calon legislatif yang merupakan mantan napi korupsi.

“Kami jelas keberatan. Jangan ada Iagi bikin aturan baru yang tidak diatur oleh Undang-Undang. Lain lagi konteks,” tegasnya.

Bawaslu berharap, jangan Iagi ada usulan yang aneh-aneh. Karena UU sudah mengatur bahwa mantan napi wajib mempublish dirinya sudah pernah menjalani penjara.

“Sehingga terserah masyarakat mau memilih atau tidak. Sebaiknya kembali dalam aturan UU saja,” harap Laode.

Wakil ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Golkar Sulsel, lrwan Muin mengatakan sebagai parpol juga keberatan dengan pemberian tanda di surat suara terhadap nama bakal calon anggota legislatif yang merupakan mantan napi koruptor.

“Kami tidak sependapat. Perlakuan tidak adil,” tegasnya.

Meskipun di caleg Golkar tak ada caleg mantan napi atau korupsi. Akan tetapi pihaknya menjunjung nilai etika kemanusiaan.

“Dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesamaan dan kesederajatan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945,” tambah dia.

Menurutnya, eks napi (baik koruptor maupun bukan) sebaiknya mendapat perlakuan yang sama. Apalagi mereka telah menjalani hukuman atas perbuatannya.

“Hukuman yang dijalani, mengumumkan di media massa (sesuai PKPU),” pungkasnya. (*)


div>