KAMIS , 24 JANUARI 2019

Caleg Harus Rogoh Kocek Sendiri

Reporter:

Iskanto

Editor:

Suryadi-Fahrullah

Jumat , 28 September 2018 07:30
Caleg Harus Rogoh Kocek Sendiri

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Para calon legislatif (Caleg) harus mengeluarkaan modal sendiri untuk membuat Alat Peraga Kampanye (APK) seperti baliho maupun spanduk.

Hal tersebut lantaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memfasilitasi APK untuk para calon wakil rakyat.

KPU hanya memfasilitasi APK bagi calon presiden dan wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta partai politik. Itu pun hanya fasilitasi pencetakan APK dengan desain diajukan masing-masing tim.

Komisioner KPU Sulsel, Faisal Amir mengatakan, terkait APK pihaknya tidak menanggung atas nama caleg. Hanya yang ditanggung oleh KPU adalah, capres dan cawapres, DPD dan Parpol peserta pemilu.
“Yang kita tanggung adalah APK atas nama partai, bukan caleg. Nanti partai yang buat desain dalam bentuk apa, kemudian diserahkan ke KPU,” ujanya, (27/9/2018).

Faisal menjelaskan, desain dan materi baliho memuat nama, lambang dan nomor urut peserta pemilu. “Serta visi-misi dan program dan foto bagi capres. Serta tanda gambar parpol atau gabungan,” tuturnya.

Faisal menambahakn, KPU atau parpol akan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat secara tertulis, bila ingin memasang APK.
Adapun perlu diperhatikan yakni, etika, estetika kota, kebersihan, keindahan dan keamanan sesuai aturan yang tertuang dalam PKPU.

“Sedangkan larangan yakni, tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan seperti sekolah,” terangnya.

Terkait berapa anggaran yang disiapkan untuk pengadaan APK, Faisal tak menjelaskan secara detile dengan alasan belum dipatok. Hanya saja kata dia, anggaran berasal dari APBN. “Ditanggung APBN. Saya lupa berapa,” pungkasnya.

Komisioner KPU Bulukumba, Syamsul menyebutkan, untuk APK yang diatur oleh penyelenggara hanya calon presiden, partai politik dan calon DPD. “Soal APK, kami (KPU) hanya memfasilitasi untuk calon presiden dan wakil presiden, parpol dan calon DPD. Namun jumlahnya dibatasi, 5 baliho dan 10 spanduk di desa/kelurahan,” sebutnya.

Sementara untuk APK para caleg, Syamsul mengaku tetap dibatasi. Namun sebelumnya harus juga diserahkan kepada parpol mereka dan diperlihatkan kepada KPU apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak. “Jumlahnya juga dibatasi,” jelasnya. (*)


div>