SELASA , 17 JULI 2018

Caleg Jangan Sekadar Penggembira

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Jumat , 13 Juli 2018 11:00
Caleg Jangan Sekadar Penggembira

Dok. RakyatSulsel

*Pakar : Regulasi Paksa Parpol cukupkan Kuota

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Jelang pemilihan legislatif (Pileg) yang jatuh pada 9 April mendatang, seluruh partai politik (Parpol) terus melakukan penjaringan bakal calon legislatif (Bacaleg). Selain untuk memenuhi kuota, juga untuk mengejar target suara Parliamentary Threshold (PT).

Meski demikian, parpol harus jeli menilai mana caleg yang benar-benar serius mengikuti kontestasi dan siap mewakili aspirasi rakyat di parlemen dan mana caleg yang hanya sebagai penggembira dan pelengkap. Disadari atau tidak, tanpa keikutsertaan para caleg penggembira ini, pemilu tidak mungkin ‘ramai’.

Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah yang dikonfirmasi mengakui ada sejumlah figur kuat yang akan berkontestasi pada Pileg mendatang. Seperti nama Wakil Bupati Wajo, Andi Syahrir Kube (ASK), Wakil Bupati Jeneponto, Mulyadi Mustamu dan beberapa figur lainnya.

Namun memang, Ni’matullah mengaku belum mengetahui secara pasti formasi caleg Demokrat untuk DPRD Sulsel. “ASK di Wajo, Muliadi Mustamu di Jeneponto, Haedir Basir dari Paolpo. Ada Saiful Arif dari Selayar. Itu sementara yang saya tahu karena saya belum lihat lengkap,” kata Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.

Selain nama-nama figur kuat yang telah diungkapkan, ia mengaku beberapa ketua DPC Demokrat di kabupaten/kota juga akan ikut berkontestasi pada pemilu mendatang. Bahkan menurutnya, ada beberapa ketua DPC yang mengincar kursi DPR RI.

“Ada banyak, 3 atau 4 orang itu, bahkan ketua DPC Bone itu DPR RI malah. Kalau provinsi kayanya itu Ketua DPC Sidrap, Enrekang, Toraja. Ada beberapa itu yang maju DPRD provinsi,” tandasnya.

Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Abdillah Natsir mengatakan, Partai Golkar memang selektif dalam menyaring kader potensial untuk maju di Pileg 2019.

Apalagi, kata dia, untuk Dapil Sulsel perlu seleksi yang selektif ketat untuk figur dan tokoh tertentu. “Tentu itu akan menjadi hal yang diperhatikan Golkar untuk menyaring kader sebagai caleg. Selektif memilih yang terbaik dan potensial,” ujarnya.

Ditambahkan, Golkar sendiri dalam persyaratan untuk kader jika maju sebagai Caleg di semua tingkatan harus mengikuti orientasi dan tes urine.

Tujuan dari selektif kepribadian kata Abdillah, agar partai memiki kader terbaik yang potensi kapasitas dan kapabilitas telah teruji.

“Jadi memang tak sekedar masuk daftar selesai. Tidak, biar pengurus partai harus ikut beberapa tahapan tes. Seperti orientasi, tes urine serta tes kepribadian lain,” katanya.

Ketua Bidang Kepartaian Partai Golkar Sulsel, Arfandy Idris menambahkan, banyaknya kader potensial yang memilih maju lewat partai lain tidak bisa dielakkan. “Karena panjangnya antrian kader Golkar yang siap diberi amanah oleh Partai Golkar, sehingga tidak bisa diakomodasi semuanya,” kata Arfandy.

Namun Arfandy enggan berspekulasi terkait peluang duduk legislator yang digalang saat ini, lebih besar dibanding caleg incumbent Golkar yang pindah ke partai lain.

“Bagi Golkar, semua kader sama posisi, hak dan kewajibannya. Tidak ada lebih dan kurang. Yang membedakan adalah peluang dan kesempatannya,” tambah Arfandy.

Sementara itu, Jubir DPW NasDem Sulsel, M Rajab secara singkat mengatakan, menghadapi Pileg 2019, NasDem mempersiapkan bacaleg yang memiliki kriteria baik, yaitu mengenal dan dikenal di daerahnya, punya kompetensi dan memiliki persiapan finansial cukup.

Saat ini kata dia, sejumlah nama untuk caleg di tingkat pusat mapun daerah di provinsi telah dirampungkan. “Kami selektif menerima pendaftaran. Target kami sangat besar. Menang di Pilcaleg 2019,” singkat Rajab.

Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus yang dimintai tanggapan mengatakan, parpol berada dalam posisi terdesak ketika melihat regulasi Pemilu 2019 di UU 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Menurutnya, aturan kuota caleg membuat parpol tak punya banyak pilihan lain kecuali mengambil figur mana saja untuk jadi caleg di tengah keterbatasan figur yang ingin jadi caleg. “Seperti aturan kewajiban minimal 30 persen kuota perempuan di setiap dapil. Belum lagi struktur kader parpol wajib lengkap di semua tingkatan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, parpol beresiko untuk tak mendapat suara maksimal di sebuah dapil jika tak memanfaatkan 100 persen kuota caleg di dapil. Sebab, peluang untuk meraih suara besar tentu akan lebih besar jika lebih banyak caleg dipasang di sebuah dapil.

“Jadi, bagi parpol saat ini kapasitas dan kapabilitas figur bukan lagi menjadi syarat utama,” tutur eks Komisioner KPU itu.

Diketahui saat ini, sejumlah legislator DPRD Sulsel yang masih aktif pindah partai untuk kembali maju pada Pileg 2019 mendatang. Dari Partai Golkar, ada Yaqkin Padjalangi yang maju di DPR RI lewat PDIP.

Suzanna Kaharuddin, pindah dari PKPI dan kambali maju di DPRD Sulsel melalui PKB. Begitu juga Taufiq Zainuddin, keluar dari PPP dan kembali maju lewat PKB.

Begitu juga dengan Rahmansyah dan Rismawati Kadir Nyampa dari Golkar. Rahmansyah maju DPR RI dari Partai Perindo. Sementara Rismawati dikabarkan akan maju lewat Partai Demokrat.

“Ia, kalau Ibu Risma kayaknya daftar di Demokrat dapil Gowa dan Takalar,” kata Ketua BP OKK Partai Demokrat Sulsel, Zulkarnain Paturuni.

Begitu juga dengan M Rizha Arjuna yang juga keluar dari Golkar. Putra mantan Bupati Luwu Utara, Arifin Junaidi ini akan kembali maju di DPRD Sulsel dari PAN.

“Saya tidak lagi maju di Golkar. Saya ke PAN. Berkasku sudah saya masukkan kemarin dulu,” kata Rizha.

Rizha juga mengatakan, surat pengunduran dirinya akan disampaikan ke Partai Golkar dalam waktu dekat ini. “Mungkin dekat-dekat ini juga saya masukkan surat pengunduran diriku,” ujar Rizha lagi.

Pakar politik Unhas Makassar, Azwar Hasan mengatakan bahwa elit politik yang pindah partai untuk mengamankan posisinya. “Mungkin saja di parpol asalnya tak direkeng, atau bisa saja peluang tipis. Itu sebabnya pindah partai untuk cari posisi aman di partai lain,” tuturnya. (*)


div>