SELASA , 22 JANUARI 2019

Caleg Pura-pura Buta, Bawaslu Catat 2.058 Pelanggaran APK

Reporter:

Iskanto

Editor:

Rabu , 05 Desember 2018 09:40
Caleg Pura-pura Buta, Bawaslu Catat 2.058 Pelanggaran APK

Ilustrasi (Rakyatsulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Larangan agar tak memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di luar yang yang telah ditetapkan seolah tak diindahkan oleh para calon legislatif (caleg) yang akan bertarung pada Pileg 2019 mendatang. Pasalnya hingga saat ini, banyak atribut caleg menjamur terpasang di kabupaten/kota. Termasuk di Kota Makassar.

Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, Muhammad Maulana mengatakan, telah mengambil langkah dengan melakukan penertiban. “APK yang terpasang itu untuk kepentingan para calon, tetapi hal itu malah melanggar peraturan Bawaslu,” ujarnya, Selasa (4/12/2018).

Bawaslu Kota Makassar, kata dia telah melakukan pendataan pelanggaran APK. Bawaslu Kota Makassar mencatat 2.058 pelanggaran APK. “Dari hasil laporan dan data Panwascam. Pelanggaran APK yang dilakukan caleg termasuk tim capres ada 2.058 APK,” terangnya.

2.058 APK nakal itu tersebar di 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Namun saat ditanya caleg dari partai mana saja yang paling banyak melakukan pelanggaran APK, Muhammad Maulana masih enggan membeberkannya dengan alasan masih dilakukan pendataan.

Untuk penertiban APK liar itu, pihaknya bakal menggandeng pemerintah kecamatan dan PKK kecamatan. “Dalam waktu dekat ini, kami dari Bawaslu bersama PPK dana pemerintahan kecamatan akan melakukan pembersihan APK nakal,” ungkapnya.

Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengakui masih banyak caleg melakukan pelanggaran dengan memasang APK di zona terlarang.

“Faktanya saat ini banyak APK melanggar, maka dari itu kami mengintruksikan Bawaslu kabupaten/kota dan Panwascam untuk menertibkan atau membersihkan,” ujar Saiful.
Tugas Bawaslu Sulsel, kata dia hanya pengawasan. Sedangkan yang melakukan eksekutor adalah pihak Bawaslu kabupaten/kota dan pemerintah setempat.

Oleh sebab itu, ia meminta Bawaslu bekerjasama pemerintah kabupaten/kota (Satpol PP) membantu penertiban alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang terpasang di sembarang tempat.

“Dibantu Satpol PP, Panwaslu tingkat kecamatan dan kelurahan/desa harus lebih fokus mengawasi pelanggaran,” tuturnya.

Kata dia, kebanyak APK dipasang dengan cara dipaku di pohon serta ditenpat yang bukan milik pribadi. “Selain di pohon yang memang dilarang, APK juga dipasang di tempat seperti di rumah ibadah dan sekolah-sekolah,” terangnya.

Ia juga menyebutkan, segala bentuk laporan pelanggaran ditangani langsung Bawaslu kabupaten/kota. “Semua laporan pelanggaran di tingkat kabupaten kota ditangani oleh Bawaslu setempat dan ditindaklanjuti berdasarkan aturan yang ada,” tegasnya.

Pakar Politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto meminta Bawaslu bertindak tegas menertibkan dan memanggil caleg yang sengaja memasang APK di zona terlarang.

Menurut dia, ini tantangan bagi penyelenggara dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya. Kemampuan berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah kota sedang diuji. “Wibawa dan marwah pengawasan sedang dipertaruhkan, kalau mau mendorong partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengawasan,” katanya.

Ia menambahkan, Bawaslu harus memperlihatkan komitmen dan dedikasi yang tinggi pada penegakan aturan tanpa diskriminasi. “Kita juga berharap kepada partai politik dan para kandidat untuk lebih taat aturan yang ada,” pungkasnya. (Suryadi)


div>