SENIN , 17 DESEMBER 2018

Capaian PBB Bapenda Makassar Defisit

Reporter:

Lukman

Editor:

Selasa , 07 Agustus 2018 13:40
Capaian PBB Bapenda Makassar Defisit

Kantor Bapenda Makassar

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terbilang buruk. Buktinya, capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga memasuki triwulan ketiga atau hingga Agustus mengalami defisit.

Artinya realisasi masih kurang dari 50 persen, yakni pertanggal 3 Agustus hanya Rp 33 miliar dari target Rp 155 miliar tahun 2018.

Kepala UPTD PBB Bapenda Kota Makassar, Adrianto mengatakan, ada beberapa alasan yang menyebabkan realisasi mengalami defisit. Salah satunya yakni terkait penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

“Kenapa masih jauh (realisasi), karena kemarin terlambat keluar SPPT. Kemarin ditender dan dilelang, kami tunggu itu, jadi beberapa bulan lalu dicetak dan disebarkan ke kecamatan,” cetus Adrianto, Senin (6/8).

Kata Adrianto, SPPT merupakan dokumen pembuktian pembayaran pajak bangunan bagi wajib pajak. Pembayaran PBB boleh dibayarkan meski tanpa adanya SPPT, namun demikian, sebagian wajib pajak menginginkan adanya SPPT sebelum melakukan pembayaran pajak PBB.

“Capaian PBB kita masih jauh karena terlambat distribusi SPPT ke wajib pajak. Kemarin ada 340.000 lebih SPPT yang kita distribusikan,” ucapnya.

“Baru tahun inikan kita melakukan lelang untuk SPPT. Jadi SPPT itu Mei kemarin baru selesai, kita lakukan percetakan langsung kita sebar ke kelurahan dan kecamatan,” tambahnya.

Menurutnya, wajib pajak harus mengetahui bahwa pembayaran PBB boleh tanpa adanya dokumen SPPT. Dengan syarat luas lahan dan bangunan tidak mengalami perubahan.

“Biasanya wajib pajak dia mau lihat dulu pajaknya untuk di tahun berjalan, padahal dia bisa ji membayar tanpa SPPT, karena notenya kan tetap sama, tidak ada perubahan bangunan,” tuturnya.

Sementara, Sekretaris Bapenda Kota Makassar, Suwiknyo mengakui bahwa tahun ini terjadi keterlambatan distribusi SPPT kepada wajib pajak melalui kecamatan dan kelurahan. Hanya saja, masyarakat masih belum terbiasa membayar pajak tanpa SPPT.

“Memang terlambat SPPT disalurkan ke masyarakat, karena di lelang. Kalau membayar di bank tidak perlu menunggu SPPT karena kita sudah punya sistem online, jadi otomatis kalau kesana biar belum ada SPPT sudah bisa bayar pajak. Masyarakat hanya belum terbiasa bayar PBB tanpa SPPT,” kilahnya.

Saat ini, lanjut Suwiknyo bahwa pihaknya tengah memperbaiki sistem agar pembayaran PBB tidak lagi melalui sistem manual tapi bisa melalui mobile banking secara online. Harapannya, untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

“Kita sudah suruh mereka (wajib pajak) bayar melalui bank, tapi mereka belum terbiasa. Mereka maunya di tagih dari rumah ke rumah. Tapi kita sementara perbaiki sistem,” ungkapnya.

Meski masih terjadi defisit, Suwiknyo berharap bulan ini capaian PBB sudah bisa memenuhi target, apalagi SPPT tersebur sudah disalurkan ke semua wajib pajak sejak beberapa bulan lalu.

“Mungkin pertengahan bulan ini sudah tidak defisit lagi, karena pembayaran melalui bank juga belum sepenuhnya siap jadi agak lambat realisasinya,” harapnya. (*)


div>