SELASA , 22 JANUARI 2019

Cegah Intervensi Kepala Daerah

Reporter:

Iskanto

Editor:

Kamis , 27 Desember 2018 11:41
Cegah Intervensi Kepala Daerah

Ilustrasi (Rakyatsulsel.com)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai mewaspadai potensi intervensi kepala daerah terhadap pemilih pada Pemilu 2019 mendatang. Terutama kepala daerah yang terlibat sebagai tim pemenangan pasangan capres dan cawapres. Termasuk adanya beberapa keluarga kepala daerah yang ikut menjadi calon legislatif (Caleg).

Keterlibatan kepala daerah dalam politik praktis tersebut dapat membuka celah penyalahgunaan kekuasaan hanya untuk sekedar memenangkan pasangan capres dan cawapres tertentu atau memenangkan keluarganya yang maju menjadi caleg.
Padahal, kepala daerah mestinya dapat bersikap lebih bijak dengan tidak mendeklarasikan dukungannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik kepentingan dan benturan sosial.

Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi menegaskan, pimpinan wilayah atau kepala daerah dilarang keras menggalang dukungan atau mengintervesi pemilih jika masih berstatus kepala daerah.

Hal tersebut kata dia, tertuang dalam PKPU serta UU pemilu yang berlaku. Oleh sebab itu, ia meminta kepala daerah mentaati aturan yang ada. “Sudah ada aturan yang melarang, maka kami minta kepala daerah jangan intervensi pemilih,” tegas Laode.

Laode menjelaskan, dalam aturan disebutkan adanya larangan kepala daerah dan wakilnya untuk mengambil kebijakan atau menggunakan jabatannya untuk kepentingan politik yang menguntungkan diri dan kelompoknya. “Dengan demikian, Bawaslu minta kepala daerah harus cuti jika galang dukungan. Apalagi jadi juru kampanye,” katanya.

Ia menambahkan, dalam aturan, kepala daerah berstatus sebagai Jurkam hendak kampanye saat jam libur atau cuti. Jika jam kerja tak diperbolehkan. “Kalau libur atau cuti bisa, kepala daerah ajak pemilih untuk memilih kandidat. Tapi kalau saat jam kantor tidak boleh. Ada sanksi,” tegasnya.

Ketua DPD Demorkat Sulsel, Ni’matullah mengatakan, yang patut diwaspadai oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah adanya intervensi kepala daerah terhadap pemilih untuk memilih calon tertentu.

“Sekarang ini money politik tidak terlalu ada efeknya. Yang besar efeknya itu dan harus diawasi yakni intervensi kekuasaan oleh kapala daerah. Itu yang rawan,” kata Ni’matullah, Rabu (26/12).

Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menyebutkan, jika intervensi tersebut bisa dalam bentuk institusional, bisa dalam bentuk lain. “Jadi ada bupati, gubernur bermain dan itu kita harapkan bisa ditelusuri oleh penyelenggara,” ujarnya.

Ulla–sapaan Ni’matullah memberi contoh yang terjadi di Kota Makassar. Dimana orang nomor satu di Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto diduga telah melakukan intervensi kepada RT dan RW saat Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Joko Widodo berkunjung ke Sulsel beberapa waktu lalu.

“Seperti saat Pak Jokowi datang, Pak Danny Pomanto mengintuksikan seluruh ketua RW dan RT datang. Itu jelas-jelas melanggar etika,” tuturnya.

Ulla berharap kepada KPU dan Bawaslu untuk tegas dalam menjadikan Pileg dan Pilres ini berjalan aman, damai dan sejuk. “KPU dan Bawaslu harus tegas soal itu (keterlibatan kepala daerah). Kita tidak mau hasil pemilu ini buruk tidak sesuai harapan masyarakat. Tujuan Pemilu bagaimana mendapatkan hasil yang diinginkan oleh rakyat,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Sulsel, Idris Manggarabani (IMB), tak ingin berspekulasi apakah Danny Pomanto melakukan intervensi kepada Rt dan RW saat Jokowi berkunjung ke Sulsel. “Saya tidak bisa menyampaikan secara jelas, jangan sampai izin walikota ada. Karena susah membedakan antara tugas negera dan kampanye, sehingga kita sulit untuk mengambil kesimpulan,” kata IMB.

Menurut IMB, jika Danny yang juga orang nomor satu di Makassar berpihak kepada Jokowi, harus mengambil cuti lebih awal. “Dia (Danny) sebagai pejabat publik harus melayani semua partai politik yang ada di Makassar. Kalau berpihak harus mengambil cuti,” tuturnya.

Ia juga tak menampik adanya dukungan dari kepala daerah kepada keluarganya yang maju menjadi caleg. “Tapi jangan sampai kepala daerah tersebut menyalahgunakan jabatannya untuk mendudukkan keluarga di DPRD yang dia incar,” tutupnya.

Terpisah, Pakar Politik Unhas, Aswar Hasan menilai, Bawaslu harus kerja ekstra untuk memastikan intervensi kepala daerah di Pemilu 2019 bisa dicegat. Pasalnya, dalam hal politik menjadi rahasia umum petahana menggunakan kekuatan birokrasi memenangkan pertarungan.

Khusus untuk di Provinsi Sulsel, kata Aswar, kekuatan dan intervensi politik akan dilakukan petahana terhadap kepala daerah bakal terjadi lantaran hasil survei sebanding dengan penantang.

“Dimana-mana incumbent akan menggunakan instrument politiknya dengan menggunakan kekuasaannya seperti kepala daerah dan itu bisa menciderai demokrasi,” katanya.

Untuk itu, kata Aswar, pihak Bawaslu dan seluruh Panwas se kabupaten di Sulsel harus maksimal dalam bekerja mengawasi jalannya demokrasi yang jujur, adil dan transparan.
Selain itu, Aswar menilai, perebutan suara di Sulsel akan sengit, pasalnya banyak kepala daerah yang bakal turun gunung untuk memenangkan incumbent. Olehnya itu, penantang petahana harus lebih massif jika ingin menang di tanah Sulsel ini.

“Kita lihat Cawapres nomor urut 02 sudah dua kali mengunjungi Sulsel, begitupun dengan Capres nomor urut 01. Itu artinya, mereka lihat peluang suara di Sulsel sangat potensial,” katanya. (fah/yad/arm)


div>