SABTU , 22 SEPTEMBER 2018

Cegah Korupsi, PAN Usul Negara Danai Parpol

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 25 April 2017 10:31
Cegah Korupsi, PAN Usul Negara Danai Parpol

int

JAKARTA, Rakyatsulsel.com– Salah satu penyebab anggota Dewan melakukan tindak pidana korupsi adalah karena biaya politik tak bisa dibilang murah.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan bahwa untuk meminimalisir praktek terlarang tersebut, perlu ada pembiayaan dari negara untuk partai-partai politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 5/59 tentang besaran jumlah dana subsidi negara kepada parpol.

“KPK merekomendasikan bahwa parpol lebih baik disubsidi oleh negara. Hal tersebut diatur dalam PP Nomor 5 tahun 59. Memang parpol disubsidi negara. Bagi parpol yang lolos di Senayan akan mendapatkan subsidi 1 suara 108 rupiah per-tahun,” jelasnya dalam diskusi “Partai Politik dan Budaya Korupsi” di Puri Denpasar Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4).

Menurutnya, jika negara mengucurkan dana untuk parpol, Parpol akan lebih mandiri. Untuk itu, dia memastikan bahwa parpol tak akan disandera oleh orang-orang berduit.

“Tidak disandera oleh orang atau kelompok yang punya kekuangan yang bisa mempengaruhi keterlibatan,” ungkapnya.

Meski demikian, anggota DPR RI ini enggan menyebutkan berapa besaran dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk sebuah Parpol.

[NEXT-RASUL]

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memaparkan, KPK telah melakukan kajian terhadap sistem politik indonesia sejak 2012. Ia menjelaskan telah teridentifikasi tiga masalah parpol, yaitu rekutmen, kaderisasi dan pendanaan.

“Karena itu, KPK pada 2016 fokus untuk membicarakan hal-hal yang berhubung dengan ketiga masalah tersebut,” ujar Alexander.

KPK mengusulkan rekomendasi agar negara membayar atau ikut membantu mendanai partai politik (parpol). Bahkan KPK mengusulkan agar negara meningkatkan bantuan keuangan untuk pendanaan partai ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

“tentunya dengan memperhatikan beberapa hal. Salah satunya kemampuan keuangan negara, kondisi geografis dan demografis, dan kematangan demokrasi,” katanya.

Porsi ideal menurut kajian KPK, bukan hanya mengkaji namun juga melibatkan parpol, LIPI, pakar dan ekonom lain. Menurutnya, porsi idealnya diusulkan sebesar 50 persen dari kebutuhan parpol berdasarkan baseline tahun 2016.

Dengan kenaikan bertahap selama 10 tahun secara proporsional berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan parpol khususnya dalam tiga hal rekrutmen, pengkaderan dan etik.

“Alokasi bantuan keuangan sebesar 25 persen untuk admintrasi kesekretariatan, ini fix cost. Dan sebesar 75 persen dengan prioritas untuk pendidikan politik dan kaderisasi, pembenahan tata kelola parpol,” katanya. (rmol)


Tag
  • pan
  •  
    div>