RABU , 19 DESEMBER 2018

Cegah Pungli Dana Desa, Tim Saber Pungli Gelar Sosialisasi di Pasangkayu

Reporter:

Lukman

Editor:

Jumat , 13 Juli 2018 19:40
Cegah Pungli Dana Desa, Tim Saber Pungli Gelar Sosialisasi di Pasangkayu

Satgas saber pungli saat menggelar sosialisasi pengawasan pungli bagi aparatur kepala desa di Pasangkayu, Jumat (13/07/18).

PASANGKAYU,RAKYATSULSEL.COM – Dalam rangka mencegah penyalahgunaan dana desa, praktik pungli dan maladministrasi pelayanan publik, Tim sapu bersih pungutan liar atau Satgas saber pungli yang terdiri dari Ombudsman RI Sulbar, Kejaksaan Negeri, Polda Sulbar dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, menggelar sosialisasi pengawasan pungli bagi aparatur kepala desa di Pasangkayu, Jumat (13/07/18).

Kegiatan ini dianggap sangat penting dalam upaya pemberantasan pungli guna mendukung reformasi di bidang hukum dan mewujudkan pemerintahan dan pelayanan publik yang adil bagi masyarakat.

Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Bupati Pasangkayu tersebut dihadiri Wakil Bupati Pasangkayu H. Muhammad Saal dan sejumlah kepala OPD serta para kepala desa sebagai peserta sosialisasi.

Dalam sambutannya, Muhammad Saal menyampaikan apresiasi atas kegiatan sosialisasi saber pungli. Menurutnya ini merupakan awal yang baik untuk berbenah dan melakukan perbaikan di semua sektor utamanya pelayanan publik.

“Semoga dengan adanya satgas ini, citra pelayanan publik menjadi lebih baik. Pelayanan kepada masyarakat pun lebih transparan dan akuntabel tanpa adanya permintaan biaya lebih atau pungutan liar kepada masyarakat,” harap Muhammad Saal kepada rakyatsulsel.com.

Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar dalam paparannya dihadapan para kepala desa, mengupas tentang kondisi pelayanan publik di tingkat desa yang masih banyak dikeluhkan masyarakat.

Termasuk di lingkup kabupaten Pasangkayu, Lukman juga mengaku bahwa pihaknya masih sering menerima pengaduan dari masyarakat terkait pungli baik di lingkungan penyelenggara pendidikan dan pengurusan administrasi kependudukan dan administrasi lainnya.

“Kita berharap dengan kegiatan bisa menjadi komitmen bersama membangun sinergi mendorong perbaikan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas pungli,” kata Lukman.

Lukman juga menyampaikan kondisi diskriminasi pelayanan publik di banyak desa sebagian besar disebabkan dampak pilkades.

“Kita berharap para kepala desa jangan begitu, karena setelah anda terpilih dan menjabat sebagai kades otomatis tidak ada lagi pemilih atau bukan pemilih, intinya mereka adalah masyarakat dan berhak atas pelayanan yang baik,” tutup Lukman. (*)


div>