KAMIS , 20 SEPTEMBER 2018

Cemari Lingkungan, Komisi C Minta Ijin Usaha PT Comextra Majora Dicabut

Reporter:

Muhammad Alief

Editor:

Muh Sophian AS

Selasa , 28 November 2017 20:46
Cemari Lingkungan, Komisi C Minta Ijin Usaha PT Comextra Majora Dicabut

Komisi C DPRD Makassar Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga perumahan Villa Mutiara, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, terkait pencemaran limbah yang diduga akibat aktifitas PT Comextra Majora, Selasa (28/11)

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, menindaklanjuti aduan warga yang bermukim di perumahan Villa Mutiara, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, terkait pencemaran limbah yang diduga akibat aktifitas PT Comextra Majora, Selasa (28/11).

Dalam RDP tersebut, puluhan warga Villa Mutiara mengaku sangat terganggu dengan aktifitas perusahaan yang bergerak di bidang pabrik coklat tersebut. “Kedatangan kami dalam rangka ingin meminta kepada anggota dewan Makassar agar kiranya dapat membantu kami dalam persoalan limbah PT Comextra yang berdampak kepada lingkungan kami, selain itu juga ada beberapa keluhhan lain yang juga terkait keberadaan perusahaan tersebut,” ujar Sadi yang menjadi perwakilan warga Villa Mutiara,

Ahmad Abdullah,yang juga warga yang terkena dampak menjelaskan jika akibat aktifitas PT Comextra tersebut mengakibatkan pencemaran udara dan pencemaran tanah. “Saya ingin menyampaikan bahwa dampak langsung yang bisa kami rasakan adalah adanya bau tidak sedap, debu yang beterbangan dan melekat di dinding rumah, sehingga kami tidak bisa menjemur pakaian di luar rumah,” ungkapnya.

Selain itu, Alam, yang merupakan pengurus Masjid di perumahan Villa Mutiara, juga menyampaikan jika jamaah masjid juga tidak bisa memanfaatkan air sumur untuk wudhu, lantaran sumber air yang digunakan ikut tercemar. “Saya juga ingin menyampaikan bahwa jamaah masjid kami sudah tidak bisa menggunakan air sumur untuk wudhu karena sumber air yang kami gunakan tercemar dan berminyak. Kami sudah dua kali membuat sumur, tapi airnya tetap berminyak,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan jika melalui RT, pengurus masjid juga diminta membongkar masjid tersebut karena diklaim sebagai lahan PT Comextra Majora. Keluhan lainnya adalah mengenai pintu gudang yang berada dalam kawasan perumahan sehingga sangat mengganggu lantaran aktifitas pabrik dilakukan hanya saat malam hari, dimana warga ingin beristirahat.

Bahkan, warga lainnya, Ahmad Abdullah mengaku mendapat intimidasi dari PT Comextra yang meminta membongkar bangunan rumahnya yang berbatasan langsung dengan tembok pabrik. “Saya juga merasa diintimidasi diminta membongkar tembok rumah saya yang berbatasan dengan tembok pabrik, alasannya rumah saya itu akan dijadikan zona Ruang Terbuka Hijau. Padahal rumah saya lebih dulu ada dibandingkan dengan pabrik tersebut,” ujarnya.

Mendengar aduan tersebut, Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Susuman Halim, mengaku berang atas dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas PT Comextra tersebut. “Sebagai institusi yang berfungsi melakukan pengawasan, ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus secepatnya melakukan kunjungan lapangan kalau begini, ini harus sesegera mungkin di atasi. Dan kalau memang mereka betul merugikan harus ditutup,” berangnya.

Legislator asal Demokrat ini juga menegaskan jika PT Comextra tidak bisa memberikan jaminan terkait dampak yang merugikan warga dan lingkungan, maka ijin operasi perusahaan tersebut harus dicabut.

Sementara, Anggota Komisi C lainnya, Mustaghfir Sabri, meminta Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, agar segera melakukan pengecekan terkait ijin amdal perusahaan tersebut. Ia mengaku tidak bisa mentolerir perusahaan yang telah menimbulkan lima dampak perusakan lingkungan sekaligus. “Ini satu perusahaan sudah bikin lima indikator kerusakan lingkungan, mulai dari pencemaran udara, tanah, air, menimbulkan hama, sampai mau menyerobot lahan warga, bahkan malah mau membongkar masjid. Ini jelas-jelas tidak bisa kita tolerir,” bebernya.

Olehnya itu, ia meminta agar Komisi C mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan ini. Ia bahkan meminta agar SITU SIUP perusahaan tersebut tidak lagi diperpanjang.

Atas aduan tersebut dan berbagai pandangan, Ketua Komisi C DPRD Makassar, Rahman Pina, mengatakan sebaiknya memanggil dulu managemen PT Comextra Majora, guna mendengar langsung terkait keluhan warga tersebut. “Ada baiknya kita tunggu dulu laporan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), supaya kita turun ada data yang bisa dijadikan patokan sebagai dasar kita. Selain itu, kita juga sebaiknya memanggil dan meminta penjelasan dari PT Comextra, agar tidak sepihak,” kuncinya.

Diketahui, dari data yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, PT Comextra Mayjra ini terakhir mengurus dokumen Amdal hanya sejak tahun 2012. Sedangkan pada 2017 belum mengajukan ijin pengolahan limbah cair.(*)


div>