RABU , 14 NOVEMBER 2018

Cetak Kertas Suara Molor

Reporter:

Suryadi - Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Senin , 28 Mei 2018 12:15
Cetak Kertas Suara Molor

Ilustrasi kertas suara pemilihan

– Konsekuensi Adanya Gugatan Hukum

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Plan awal cetak surat suara mengalami gangguan (mundur dari jadwal awal). Di beberapa daerah, semisal Makassar dan Parepare, keterlambatan tersebut sebagai konsekuensi gugatan hukum yang cukup mendasar menentukan nasib paslon.

Tidak hanya di daerah, cetak kertas suara untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) juga mengalami keterlambatan. Hingga saat ini, logistik kertas suara belum dicetak oleh pemenang tender di tingkat pusat.

Kepala Sub Bagian Logistik dan Umum KPU Sulsel, Anwar M Tahir, mengakui, hingga saat ini belum ada informasi dari KPU RI soal pencetakan kertas suara paslon. Ia juga mengaku belum tau alasan ataupun sebab keterlambatan. Namun, KPU Sulsel tetap siaga jika logistik sudah clear.

“Saat ini belum ada informasi ke kami soal percetakan logistik kertas suara pilgub. Kami masih menunggu informasi dari KPU RI,” ujarnya, Minggu (27/5).

Meski demikian, Anwar mengatakan, KPU Sulsel terus mempersiapkan diri. Terutama dalam hal pengadaan logistik untuk pemungutan suara nantinya.

Menurutnya, khusus untuk pengadaan logistik kertas suara Pilgub Sulsel 2018, menjadi wewenang KPU RI melalui sistem e-catalog. KPU Sulsel hanya mengirimkan kalkulasi jumlah kertas suara yang dibutuhkan untuk pilgub ke KPU RI.

“Kalau pengadaan logistik KPU RI yang menentukan melalui e-catalog. Jadi, sekarang sudah tidak ditender,” jelasnya.

Perusahaan pencetak kertas suara, lanjutnya, akan menyuplai atau mendistribusikan kertas suara tersebut ke KPU masing-masing provinsi atau daerah. Meski pengadaan logistik kertas suara pilgub menjadi domain dari KPU RI melalui e-catalog, namun anggaran tetap bersumber dari KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Kita hanya mengirimkan jumlah kertas suara, begitu juga dengan kertas suara untuk kabupaten/kota,” pungkasnya.

Kasubag Umum dan Logistik KPU Sulsel, Aswar M Tahir, menambahkan, dari sekian banyak logistik, sebagian besar ditanggung oleh KPU RI. Saat ini, baru tinta yang telah didistribusikan dari KPU RI ke tingkat provinsi.

“Kaitan dengan surat suara, tinta, segel, hologram dan buku panduan KPPS. Ini sudah dilelang, tapi KPU Pusat yang ambil alih. Saat ini baru tinta yang sudah didistribusi,” kata Aswar.

KPU Sulsel melalui bidang logistik hanya mengusulkan beberapa item yang dianggap perlu untuk membantu pihak panitia saat pencoblosan dan penguatan surat suara. Khusus KPU Sulsel, yang ditanggung beberapa logistik masih dibahas dalam waktu dekat melalui rapat pleno internal sebelum pengadaan.

“Semua provinsi dan kabupaten kota hanya memesan saja. Karena semua ditangani KPU RI untuk seragamkan. Yang KPU tanggung hanya formulir, sampul, sama kelengkapan TPS yang lain. Seperti bantalan coblos, stiker kota dan DCS. Dalam waktu dekat akan pleno,” tuturnya.

Terkait koordinasi dan komunikasi dengan KPU RI sehingga logistik seperti kertas suara bisa didistribusi ke daerah yang jauh, Aswar mengatakan, pihaknya masih menunggu karena KPU RI juga masih melihat jadwal pengadaan sesuai e-catalog.

“Untuk pencetakan surat suara kami masih menunggu KPU Pusat, karena sistem e-catalog. Jadi kami menunggu KPU Pusat kapan diserahkan. Sesuai jadwal, 20 hari sebelum pemilihan distribusi logistik dari KPU Pusat ke semua daerah,” jelasnya.

Terpisah, KPU Parepare tidak serta merta menyerahkan desain awal kertas suara ke KPU Pusat, untuk diserahkan kepada percetakan pemenang tender PT Surya Agung. Ketua KPU Parepare, Nur Nahdiyah, menjelaskan, dengan adanya polemik hukum pada Pilkada Parepare, sehingga pihaknya tidak menyedikan dua opsi, baik itu opsi satu pasangan calon atau dua pasangan calon, setelah KPU mendiskuaifikasi pasangan Taufan Pawe – Pangerang Rahim dan dikembalikannya kandidat nomor satu tersebut.

“Kita mendesain sejak final (putusan MA) agar desainnya tidak cukup lama. Kan sudah ada juga PKPUnya,” kata Nur Nahdiyah saat dikofirmasi terpisah.

Dirinya belum mengetahui kapan waktu dimulainya cetak kertas suara, karena saat ini masih dalam pengurusan ke KPU RI. “Saya belum tau, karena masih ada pengurusan di KPU pusat. Namun, kami ancang-ancang pada pekan depan, sesuai jadwal,” imbuhnya. (*)


div>