KAMIS , 16 AGUSTUS 2018

CIPS: Revitalisasi Pabrik Belum Mampu Naikkan Produktivitas Gula Lokal

Reporter:

Editor:

pkl uim

Kamis , 02 Agustus 2018 12:16
CIPS: Revitalisasi Pabrik Belum Mampu Naikkan Produktivitas Gula Lokal

Petani memanen tebu untuk dikirim ke pabrik gula di kawasan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (27/5). PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X menargetkan produksi gula tahun 2018 sebesar 397.341 ton dengan menggiling 4,9 juta tebu dan rendemen sebesar 8,01 persen. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/aww/18.

RAKYATSULSEL.COM – Sejak tahun lalu, pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusung adanya revitalisasi pabrik gula milik BUMN. Pabrik-pabrik yang tidak layak pakai dengan tingkat iddle tinggi tak lagi berproduksi dan digabung ke pabrik yang lebih besar.

Sayangnya, program revitalisasi yang selama ini menjadi agenda rutin, baik on farm maupun off farm, tidak bernah berbuah manis seperti yang direncanakan. Sudah hampir 10 tahun produktivitas gula tidak pernah mengalami perubahan secara signifikan.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian Amerika Serikat (USDA), produktivitas gula nasional cenderung menurun. Pada 2010, produktivitas tebu nasional menapai 78,2 juta ton / hektare dan menurun cukup tajam di 2011 menjadi 66,7 juta ton / hektare. Produktivitas gula nasional kembali meningkat pada 2012 menjadi 71,9 juta ton / hektare.

Pada 2013, produktivitas gula nasional meningkat menjadi 73,2 juta ton / hektare dan kembali menurun di 2014 menjadi 66,1 juta ton / hektare. Produktivitas gula nasional mengalami kenaikan menjadi 66,7 juta ton / hektare dan bertambah di 2016 menjadi 68,3 juta ton / hektare.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, tidak berhasilnya program revitalisasi ini menyebabkan petani tebu tidak memiliki competitive advantage yang memadai, baik dalam hal memenuhi permintaan maupun bersaing dengan produk impor.

Mekanisme impor yang efektif juga merupakan langkah yang benar untuk menjamin ketersediaan permintaan dan menekan harga agar tidak terlalu tinggi.

“Namun kenyataannya rata-rata harga gula nasional tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan rata – rata harga internasional. Semua ini menggambarkan bahwa usaha pemerintah untuk membuat harga gula lebih terjangkau tidak efektif dan seharusnya hal ini dievaluasi. Peningkatan efisiensi, baik secara on farm dan off farm harus jadi prioritas utama,” jelasnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (2/8).

Terkait penyerapan gula dari petani, pemerintah sebenarnya berniat untuk menjaga stabilitas persediaan sekaligus harga gula. Sistem ini sebenarnya efektif apabila informasi yang didapatkan dan dipublikasikan akurat.

Pasalnya informasi seputar suplai dan demand serta harga gula (produsen dan konsumen) tidak dapat dipertanggung jawabkan. APTRI mengklaim pemerintah menyerap gula petani dengan harga yang terlalu rendah. Harga yang dianggap layak adalah Rp10.700/kg. Sementara sesuai dengan keputusan Menteri, harga serapan untuk gula petani adalah Rp9.700.

Bulog mengklaim bahwa harga tersebut sudah ideal mengingat Bulog harus menanggung pajak petani sebesar PPh 1,5 persen (bagi yang memiliki NPWP) atau 3 persen (bagi yang tidak memiliki NPWP).

Lain halnya lagi data yang dikeluarkan oleh situs resmi Kementerian Pertanian. Situs ini menjelaskan bahwa sebenarnya rata – rata harga gula konsumsi di tingkat penggilingan adalah sebesar Rp4.725/kg. “Meskipun nilai ini adalah rata – rata nasional, akan tetapi pabrik gula di Jawa Timur merupakan pabrik gula dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar. Disparitas harga yang lebih dari Rp5.000 ini jelas tidak masuk akal.

“Kalau mengacu pada data Kementerian Pertanian, artinya tidak ada yang mengalami kerugian, baik petani maupun perusahaan penggilingan. Bulog justru menikmati margin yang sangat tinggi atas penyerapan gula,” tegasnya.(uji/JPC)


div>