KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

Daftar di PPP, Siap-siap Kecele

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Kamis , 24 Agustus 2017 11:08
Daftar di PPP, Siap-siap Kecele

Ilustrasi. Doc. RakyatSulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Bakal Calon (Balon) Kepala Daerah yang mendaftar di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus siap-siap kecewa. Dualisme di tubuh partai berlambang ka’bah tersebut, terus berlanjut di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Sulsel 2018.

Dualisme kepemimpinan dalam tubuh PPP antara kubu hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz dengan PPP kubu Romahurmuziy, belum mendapat titik temu hingga saat ini. Bahkan dukungan di pilkada serentak di Sulsel, kedua kubu mendorong jagoan masing-masing.

Ketua DPW PPP Sulsel versi Romahurmuziy, M Aras, mengungkapkan, PPP dibawah kepemimpinan Romi sah, sehingga pihaknya melakukan penjaringan. Ia akan mendorong kader internal atau figur eksternal untuk maju di pilkada serentak, 2018 mendatang.

“Kami punya landasan hukum dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Itu sebabnya dilakukan penjaringan calon kepala daerah,” ujarnya, Rabu (23/8).

Menurutnya, dalam menghadapi pilkada serentak, PPP berupaya untuk mendorong kader internal di beberapa daerah.

Alasannya, kader PPP di beberapa daerah memiliki potensi besar, sehingga perlu diperhatikan untuk didorong maju bertarung dalam perhelatan politik lima tahunan ini.

“Jika dilihat, potensi kader internal PPP banyak. Ini yang perlu dikembangkan dan didorong maju di pilkada nanti,” kata Aras.

[NEXT-RASUL]

Aras menyebutkan, pihaknya akan mendorong kader internal di empat daerah. Hanya, saat ini masih dilakukan penataan untuk mengetahui kemampuan kader di empat daerah tersebut. Masing-masing, di Pilkada Sidrap Fatmawati Rusdi Masse, di Pilkada Wajo Risman Lukman, Pilkada Luwu Rusli Sunali, dan Pilkada Bantaeng Sugiarti Mangun Karim.

“Rencana empat daerah kita dorong kader internal, tapi saat ini dua daerah yang sudah final,” terangnya.

Ketua Bappilu DPW PPP Sulsel versi Romi, Rizal Syarifuddin, juga mengakui jika PPP mengutamakan untuk mengusung kader di Pilkada. “Kader diberi kesempatan untuk maju. Jika di kemudian hari ternyata masih belum maksimal, maka PPP akan mengubah pola komunikasi,” ungkap Rizal.

Dia menambahkan, tim Penjaringan Pilkada DPW PPP Sulsel merilis 51 nama-nama bakal calon bupati/wali kota untuk sebelas kabupaten/kota dan bakal calon Gubernur Sulsel yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2018. Dari 80 pendaftar untuk 12 pilkada kabupaten/kota, cuma 47 yang mengembalikan formulir pendaftaran, untuk mengikuti tahapan berikutnya. Sementara untuk pilgub, ada empat yang mengembalikan formulir dari enam pendaftar.

Terpisah, Ketua Bappilu DPW PPP Sulsel kubu Djan Faridz, Irwan Intje, juga mengklaim sebagai kepengurusan yang sah. Sehingga, akan mendorong dan merekomendasikan figur eksternal atau internal maju di pilkada serentak 2018 mendatang.

“Dengan putusan PK No 79 tertanggal 12 Juni 2017 menguatkan kubu Djan Faridz. Jadi, kami juga akan dorong figur maju di pilkada serentak nanti,” tegasnya.

Menurut Irwan, keputusan PK tersebut sangat jelas menyatakan, sesuatu yang berhubungan dengan PPP dikembalikan ke keputusan Mahkamah Partai, yaitu putusan nomor 49 tanggal 11 Oktober 2014 lalu.

[NEXT-RASUL]

“Selain keputusan Mahkamah Partai, munas itu sesuai AD/ART partai dan muktamar tersebut juga sesuai dengan keputusan dewan syariah,” lanjut Irwan.

Ia menegaskan, partainya belum pernah mengeluarkan surat tugas atau semacamnya kepada bakal calon kepala daerah dan bupati pada Pilkada 2018 mendatang. Irwan pun berharap agar KPU menolak segala bentuk rekomendasi PPP kubu Romi.

“Rencana sepuluh daerah kita usung. Saat ini kita masih lakukan pendekatan sama semua calon Wali Kota dan Bupati di pilkada serentak, sehingga belum diberikan rekomendasi,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, balon Bupati Luwu, Basmin Mattayang, yang telah diberikan rekomendasi oleh PPP untuk bertarung di pilkada, mengaku tidak masalah jika PPP masih dalam keadaan sengketa. Ia optimistis, kubu yang memberikan rekomendasi bisa mengantarkannya meraih apa yang ia targetkan, yaitu mencari koalisi untuk menuju Pilkada Luwu.

“Soal dualisme itu problem internal. Kita ini ikut mekanisme pendaftaran,” kata Basmin.

Basmin juga menganggap keputusan PPP adalah keputusan yang objektif dan jatuh kepada figur yang tepat. “Saya merasa terharu bisa diusung PPP. Setelah ikut fit and proper test, saya membiarkan rodanya berjalan begitu saja,” pungkasnya.

[NEXT-RASUL]

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Iqbal Latief, menjelaskan, pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang baru, tidak tercantum poin mengenai rekomendasi usungan dari dua kubu dalam satu parpol. Artinya, berbeda dengan beberapa tahun lalu, pelaksanaan pendaftaran mendatang, parpol tidak diizinkan memberikan rekomendasi dualisme kepengurusan.

“Kalau tahun 2015 lalu kan PKPU nya masih memberikan peluang bagi dua kubu yang berbeda itu. Mereka bisa mengusung sama-sama, asal calonnya sama. Tapi, PKPU sekarang ini tidak ada lagi dualisme kepengurusan, jadi tidak dimungkinkan lagi dua kubu masing-masing mencalonkan kandidat,” tegasnya.

Iqbal mengungkapkan, parpol yang terkendala dualisme tidak lagi diberikan ruang untuk pencalonan. Apalagi, hal tersebut menyalahi aturan pemilu yang telah berlaku saat ini.

“Kita menunggu saja perkembangan partai. Tapi kalau yang diatur dalam PKPU sekarang terkait pencalonan, tidak diatur lagi itu tentang dualisme. Kalau masalah dualismenya, kami tidak bisa berkomentar karena itu masalah internal mereka,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Pakar Politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Arief Wicaksono, menuturkan, kondisi PPP saat ini memang sangat rawan dalam menghadapi pilkada serentak. Dualisme kepengurusan parpol akan sangat menghambat kerja-kerja politik antara kandidat dan parpol.

“Memang rawan dinamika politik kedepan, jika partai politik tidak segera melakukan islah,” terang Arief.

Meskipun terjadi dualisme kepengurusan di parpol, bakal calon harus mendapatkan rekomendasi dari dua kubu tersebut. Karena tanpa rekomendasi dari dua kubu, maka untuk mendaftar di KPU akan sulit, bahkan tidak bisa.

“Tetapi saya kira sudah ada jalan tengahnya, yaitu setiap bakal calon gubernur, bupati dan wali kota diharuskan untuk mendapatkan rekomendasi dari dua kubu,” pungkasnya. (E)


div>