Dana 100 Persen , Partisipasi Ditarget 80 Persen

ilustrasi(*)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Usulan anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel telah terealisasi 100 persen. Anggaran mencapai Rp 456 miliar.

Angka ini lebih banyak dari anggaran lima tahun lalu yang hanya sebanyak Rp 318 miliar. Dengan anggaran tersebut, KPU bertekad agar partisipasi pemilih nantinya bisa menembus 80 persen.

Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief mengatakan, untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan mulai bergerak melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk menekan angka golput pada Pilkada serentak 2018 mendatang.

“Untuk mencapai target 80 persen, saya akan melakukan¬† berbagai upaya. Seperti memaksimalkan sosialisasi, mengikutsertakan komponen dan elemen masyarakat,” ujarnya saat ditemui di Kantor KPU Sulsel, Kamis (10/8).

Ia kembali menegaskan, akan bekerja keras guna menekan angka golput dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. “KPU harus gencar melakukan sosialisasi dengan menggandeng pihak-pihak terkait,” terangnya.

Menurutnya, sosialisasi harus dilakukan secara efektif, khususnya menjangkau pemilih pemula dan masyarakat di daerah pedalaman. “September sudah mulai sosialisasi. Kami akan bekerjasama dengan kelompok komunitas, tokoh agama, petani dan lain sebagainya,” tegasnya.

[NEXT-RASUL]

Ia mengaku jika partisipasi pemilih pada pemilihan presiden dan pemilihan calon anggota legislatif tahun lalu masih rendah. “Partisipasi pemilih harus meningkat agar pilkada berjalan baik dan berkualitas,” urainya.

Komisioner KPU Sulsel, Faisal Amir menambahkan, salah satu tolak ukur suksesnya Pilkada serentak dan Pilgub Sulsel 2018 adalah meningkatnya partisipasi jumlah pemilih.

Ia mengakui, bahwa partisipasi pemilih menjadi hal yang lebih serius. Sehingga ia berharap dengan sosialisasi nanti dapat menjadi langkah yang baik dalam meningkatkan partisipasi pemilih, terkhusus di pemilih muda.

“Partisipasi pemilih menjadi hal yang serius bagi kami, karena partisipasi pemilih dibeberapa Pemilu terakhir relatif mengalami penurunan,” singkat Faisal.

Komisioner KPU Makassar, Rahma Saiyed mengatakan, kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan dalam bentuk membagikan stiker, bertemu langsung dengan masyarakat dengan mengimbau untuk mengikuti pencoblosan. “Hal ini merupakan salah satu cara kita menekan angka golput pada pilkada mendatang,” singkatnya.

Terpisah, KPUD Parepare menjadwalkan pelaksanaan sosialisasi variatif dan massif digelar pada September 2017. Namun mengenai besaran budget yang diperhitungkan untuk pelaksanaan sosialisasi tersebut masih dalam tahap pemetaan.

[NEXT-RASUL]

“Mengenai budgetnya, ini kita masih sementara pemetaan,” ujar Komisioner KPUD Parepare Devisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Mursalim.

Mengenai model sosialisasi yang akan dilaksanakan untuk memaksimalkan tingkat partisipasi pemilih, Mursalim menguraikan, jika pihaknya akan menyentuh semua elemen masyarakat, termasuk pemilih pemula, masyarakat pinggiran, tokoh perempuan, keagamaan, penyandang disabilitas, dan elemen lainnya.

“Kita sentuh semua segmen. Model sosialisasinya akan kita kerjasamakan dengan organisasi-organisasi,” terangnya.

Mengenai upaya serius validasi pemilih, KPUD Parepare juga memberikan ruang terbuka untuk pelibatan publik dalam mengoreksi data pemilih, demi transparansi data. “Jelas, justru kita berharap semua partisipatif. Jika ada warga yang menemukan data yang janggal, silakan diinformasikan kepada kami, kami sangat terbuka akan itu,” bebernya.

Selain itu, pemutakhiran data pemilih juga akan dipublikasikan KPUD Parepare, termasuk kepada semua partai, dan pasangan calon. “Semua informasi bisa diakses di website resmi KPUD Parepare. Kita juga punya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) sebagai sarana pelayanan online bagi publik untuk mengajukan permohonan informasi, mengajukan keberatan, dan mengetahui status permohon informasi,” pungkasnya.

Sementara KPUD Enrekang saat ini telah melakukan penandatangan anggaran pilkada 2018 mendatang sebesar Rp 18,5 miliar.

Ketua KPU Enrekang, Ridwan Ahmad mengatakan, jika kesepakatan tersebut sudah terelisasi. Dana tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan sosialisasi, pemutahiran data hingga penetapan calon kepala daerah.

“Kalau sosialisasi saat ini sudah mulai berjalan. Misalnya mendatangi pemilih pemula ke sekolah-sekolah,” ujarnya.

[NEXT-RASUL]

Terkait biaya sosialisasi yang akan digunakan, ia mengaku berdasarkan draf yang dibuat mencapai Rp 700 juta. “Besaran anggaran untuk melakukan sosialsialsi sesuai perencanaan Rp 700 juta,” ucapnya.

Sementara untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih, Ridwan menyebutkan menegaskan telah mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan kerja sama dengan pihak Dinas Catatan Sipil (Discapil), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten Enrekang. (yad-nia-fah/D)