MINGGU , 23 SEPTEMBER 2018

Dana Bagi Hasil Pajak Rokok 2016

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Kamis , 23 Maret 2017 10:01
Dana Bagi Hasil Pajak Rokok 2016

PAJAK ROKOK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menggelar Rapat Evaluasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten/kota se-Sulsel T.A 2016 di Hotel Clarion Makassar, Rabu (22/3). Pemprov mendapatkan alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp 484 miliar. (IST)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel pada tahun 2016 mendapatkan dana bagi hasil pajak rokok dari pemerintah pusat pada tahun 2016 sebesar Rp 484 miliar. Dana tersebut telah disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Hal tersebut terungkap dalam rapat evaluasi pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok kabupaten/kota se-Sulsel pada tahun 2016 di Hotel Clarion Makassar, Rabu (22/3), yang diikuti perwakilan seluruh kabupaten/kota di Sulsel, minus Kabupaten Jeneponto.

Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan, Pemprov Sulsel, Syukri Mattinetta, yang mewakil Sekda Provinsi Sulsel mengatakan, pajak rokok merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola pemerintah provinsi yang peruntukannya telah ditetapkan oleh pemerintah (earmarking).

“Pajak rokok harus dialokasikan 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang yang diatur dalam pasal 31 Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,” ujarnya.

Syukri menyambut baik earmarking penerimaan pajak rokok karena memberikan jaminan bahwa tujuan pemungutan pajak rokok adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Pajak rokok mulai diberlakukan pada 1 Januari 2014. Bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, pajak rokok merupakan sumber pembiayaan baru yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, di antaranya melalui pembangunan sarana kesehatan, pembelian alat kesehatan, pembangunan puskesmas, termasuk untuk membiayai kesehatan gratis.

Penerimaan pajak rokok terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah pajak rokok sebesar Rp 244 miliar lebih, tahun 2015 sebesar Rp 397 miliar, dan pada tahun 2016 sebesar RP 484 miliar lebih.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, Tautoto Tanaranggina, mengatakan, dana bagi rokok ini baru akan ditransfer oleh pemerintah pusat jika kabupaten/kota telah membuat laporan penggunaan dana tersebut.  “Pengumpulan laporan harus dilakukan secara kolektif agar pemerintah pusat segera mencairkan anggaran untuk periode berikutnya. Jika ada satu saja kabupaten/kota yang tidak menyetor laporan, maka semua kabupaten/kota tidak akan mendapatkan dana bagi hasil rokok,” ujarnya.

[NEXT-RASUL]

Mantan Plt Bupati Soppeng ini menambahkan, dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Clarion tersebut, disepakati bahwa kabupaten/kota yang terlambat memasukan laporan penggunaan dana bagi hasil rokok akan dikenakan sanksi. “Tadi sudah disepakati oleh semua peserta,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Arwin Azis, dalam pemaparannya, mengatakan, akan menyederhanakan proses transfer dana bagi hasil pajak rokok ke kabupaten/kota agar dana tersebut dapat segera digunakan oleh pemerintah daerah.

“Kami akan menyederhanakan syarat pencairan dana transfer. Kami sudah menghilangkan surat kuasa dan kuitansi. Pemerintah daerah cukup menyetorkan nomor rekening agar dana bagi hasil rokok dari pemerintah pusat dapat kami kirim secepatnya,” katanya.

Kepala Bappeda Sulsel Jufri Rahman yang juga tampil sebagai pemateri mengingatkan agar dana bagi hasil ini dipergunakan sesuai peruntukannya yakni harus berkaitan dengan peningkatan kesehatan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bapenda Sulsel juga membuka tiga desk khusus untuk memberikan kesempatan pada kabupaten/kota untuk mengkonsultasikan penggunaan dana bagi hasil rokok.(D)


Tag
  • pajak rokok
  •  
    div>