MINGGU , 19 AGUSTUS 2018

Dana Bansos Rawan Disalahgunakan di Pilkada

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 09 September 2015 14:52
Dana Bansos Rawan Disalahgunakan di Pilkada

int

* Bawaslu Perketat Pengawasan Penggunaan Bansos
* Pengamat LAN: Semestinya Tidak Dicairkan di Momentum Politik

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel menegaskan akan melakukan pengawasan secara khusus mengenai penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) selama tahapan pilkada serentak.

Ketua Bawaslu Sulsel La Ode Arumahi, mengatakan penggunaan dana Bansos menjadi salah satu perhatian pihaknya dalam menciptakan pilkada yang bersih, jujur dan berintegritas. Sebab kata dia, penggunaan dana Bansos oleh kandidat menjadi salah satu potensi kerawanan pelanggaraan di pilkada.

“Kita lakukan pengawasan khusus mengenai pemanfaatan dan alokasi dana bansos di masa-masa pilkada, tidak hanya bagi daerah yang diikuti oleh incumbent, melainkan seluruh daerah yang berpilkada.

Karena penyalahgunaan bantuan sosial, penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintah dalam pilkada itu selalu menjadi catatan di Bawaslu dan memang potensi pelanggarannya selalu ada,” kata La Ode, Selasa (8/9).

Menurut La Ode, pengawasan dana Bansos telah diinstruksikan kepada seluruh Panwaslu di daerah untuk diperketat di masa-masa kampanye. “Selain itu pengawasan dana bansos ini sudah diatur khusus dalam peraturan Bawaslu, baik itu dalam peraturan pengawasan, tata cara pengawasan dan tindak lanjutnya,” ujarnya.

[NEXT-RASUL]

Hanya saja, lanjut La Ode, dalam pengawasan dana Bansos tersebut, Bawaslu tidak sepenuhnya memiliki kewenangan yang bersifat otorisasi penuh terhadap tekhnis pemanfaatan dana yang bersumber dari APBD tersebut. Untuk itu pihaknya berharap adanya peran eksekutif dan legislatif terkait efektifitas dan transparansi penggunaan dana Bansos di masa pilkada.

“Bawaslu kewenangannya hanya melakukan pencegahan, adapun mengenai tekhnis dan lazim tidaknya dana Bansos dicairkan, kita berharap pengawasan secara menyeluruh oleh eksekutif dan legislatif,” terangnya.

Sementara itu Ketua DPRD Maros, Chaidir Syam memastikan pola pengawasan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial diperketat. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari potensi penyimpangan maupun penyalahgunaan, yang disinyalir rawan terjadi di moment pilkada.

“Tentunya ada proses monitoring yang kita lakukan, seperti apa pencairannya, ditujukan kepada siapa, dan bagaimana bentuk pelaporannya,” jelas politisi PAN ini.
Dengan adanya monitoring yang dilakukan, lanjut Chaidir, diharapkan penyalahgunaan dan bansos tidak terjadi.

Sehingga dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat. “Ini sangat penting dilakukan, dan kita juga tengah berkoordinasi dengan Pemda, untuk mencermati para penerima dana Bansos ini, jangan sampai ada yang fiktif,” tegasnya.

[NEXT-RASUL]

Terkait hal itu, Pakar politik Universitas Hasanuddin, Adi Suryadi Culla mengatakan pelaksanaan pilkada serentak tahun ini dengan masa kampanye yang hanya 3 bulan dan pelaksanaannya dilakukan satu putaran, dinilai akan meningkatkan potensi pelanggaran-pelanggaran pikada, khususnya terkait dengan komponen pelanggaran berupa money politik dan penyalahgunaan dana bansos.

Menurut dia, pihak legislatif sebagai mitra dan pengawas eksekutif mesti melakukan upaya ekstra terhadap potensi munculnya dana Bansos yang bisa saja bertambah secara signifikan, khususnya dalam masa pembahasan APBD Perubahan.

“Dana Bansos ini kan sebagaimana pengalaman pemilihan sebelumnya, presentase peningkatannya cenderung tidak wajar. Apalagi aturan kampanye ada potensi bahwa relawan juga bisa mengkampanyekan kandidatnya, sehingga dana Bansos ini bisa saja dijadikan celah sebagai instrumen kampanye oknum kandidat tertentu,” ujarnya.

Meski dana Bansos dinilai bisa saja dijadikan celah sebagai instrumen kampanye calon, namun dana tersebut juga diakui akan sulit dialokasikan jika pemerintah daerah maupun LSM calon penerima bantuan sosial memahami adanya proses audit yang dilakukan. Dimana dana Bansos merupakan objek pemeriksaan yang dilakukan oleh audit internal, audit eksternal, dan aparat penegak hukum.

[NEXT-RASUL]

“Dana hibah dan Bantuan Sosial ini kan sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah, jadi sangat tidak sesuai peruntukan jika dimanfaatkan sebagai instrumen kampanye. Namun di satu sisi dana Bansos ini paling punya celah untuk dimanfaatkan sebagai bahan pencitraan,” kata Suryadi.

Sementara pengamat pemerintahan LAN RI Muhammad Idris DP menilai kebijakan dana bantuan sosial mesti dilakukan pengkhususan kegiatan yang lebih substantif dan tidak parsial. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan dan lebih mengetatkan pemberian dana bantuan sosial tersebut.

“Dana bantuan sosial memang sering kali menimbulkan implikasi hukum dalam penyalurannya, sehingga saya kira sudah mesti ada pengkhususan kegiatan yang bisa mendapatkan alokasi dana bansos ini,” jelasnya.

Selain itu, Idris menyayangkan pengendalian pemanfaatan dana Bansos yang belum diterapkan secara tegas. Meskipun terdapat regulasi mengenai tata cara pemberiannya dalam permendagri nomor 39 tahun 2012, namun dalam aturan tersebut tidak ditegaskan batas maksimal besaran alokasinya di masing-masing daerah, padahal kapasitas fisikal di daerah tidak sama. Hal ini dikhawatrikan akan menyebabkan adanya pengalokasian dan hibah yang bersifat eksesif.

“Jadi saya kira seluruh daerah yang menganggarkan dana hibah atau bansos di APBD nya mesti menahan pencairannya, di momentum-momentum politik seperti pilkada,” pungkasnya. (E)


Tag
  • HL1
  •  
    div>