SENIN , 19 NOVEMBER 2018

Dana Desa di Daerah Berpilkada Aman

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 20 Desember 2016 10:05
Dana Desa di Daerah Berpilkada Aman

int

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjoyo menegaskan, daerah yang saat ini melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diyakini tidak akan menyalahgunakan dana desa.

Menurutnya, pengawasan dana desa pada daerah yang melakukan Pilkada 2017 maupun 2018 mendatang, sudah diantisipasi dengan dibentuknya tim pokja dana desa, satgas dana desa serta pengawas dari masyarakat itu sendiri.

“Pengawasan dana desa di pilkada diperlukan peran masyarakat, pokja dana desa, dan satgas. Kita juga bekerja sama dengan KPK, BPKP, BPK, dan saat ini dalam proses untuk membentuk saber pungli yang didalamnya ada KPK, kepolisian, jaksa dan lain sebagainya. Tapi semua itu akan lebih efektif jika masyarakat ikut berpartisipasi, karena dia yang paling merasakan di desa,” ungkapnya saat melakukan roadshow, terkait penguatan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (19/12).

Dia menjelaskan, satgas tenaga desa tahun ini telah menangani 7000 masukan masyarakat. Bahkan kata dia, ada yang sudah masuk ke ranah hukum dan divonis.

“Tapi sebagian kesalahpaham saja, bisa diluruskan. Dan sebagian ada laporan palsu. Kita minta masyarakat jangan ada membuat laporan palsu karena kasihan kepala desanya dikriminalisasi,” tuturnya.

Dana desa rawan disalahgunakan, kata dia, ada banyak modusnya. Ada yang kepala desanya tidak transparan menggunakan dana desa, ada pula yang di level diatasnya yakni kepala desa yang memotong dana desanya dengan alasan beberapa macam.

[NEXT-RASUL]

“Tapi ujung-ujungnya karena tidak adanya transparansi, kalau ada kantor desa yang tidak memaparkan rencana kerja penggunaan anggarannya maka dilaporkan supaya ada tekanan publik, kalau itu terjadi saya pikir akan sulit kalau mau memotongnya,” kata Eko.

Eko melanjutkan, penyerapan dana desa tahun ini sudah diatas 90 persen untuk seluruh Indonesia. Khusus di Sulsel sudah mencapai 93 persen dan diyakini akhir tahun bisa mencapai 98 persen.

“Jadi jauh lebih meningkat dibandingkan tahun lalu yakni 83 persen. Kita perbaiki terus. Yang lebih penting bukan hanya penyerapannya, tapi kualitas dari penggunaan dana desanya,” ucapnya.

Terkait fenomena partisipasi Pilkades yang didominasi oleh anak muda karena tergiur oleh banyaknya dana desa, menurut Eko, hal tersebut sah-sah saja, semenjak adanya generasi baru yang ingin membangun desa itu sendiri.

“Saya pikir kita masih berpikiran positif kalau ada anak muda yang mau membangun desa harus kita sambut baik. Kalau tergiur mengenai dana desa kita harus berpikiran positif dia tergiur dengan adanya dana desa adanya kemampuan untuk membangun desanya. Tapi saya minta tentunya dengan pengawalan dari masyarakat agar dana desa tidak disalahgunakan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, menyatakan dana desa meningkat terus per tahunnya, dari Rp46,8 triliun menjadi Rp60 triliun. Tahun 2018 direncanakan naik lagi dua kali lipat menjadi Rp120 triliun

“Untuk Sulsel tahun ini Rp1,4 miliar untuk setiap desa yang berjumlah sekitar 2239. Penyerapannya sudah bagus dan sudah disalurkan ke desa sampai 9,3 persen,” tutupnya. (ash/D)


Tag
  • dana desa
  •  
    div>