SENIN , 22 JANUARI 2018

Anggota Dipolisikan Walikota, DPRD: Ini Pelecehan

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Kamis , 25 Mei 2017 19:08
Anggota Dipolisikan Walikota, DPRD: Ini Pelecehan

Danny Pomanto, foto: mdfajar/rakyatsulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Makassar, geram terhadap tindak Wali kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto yang menginstruksikan tim hukum untuk melakukan Somasi terhadap salah satu anggota Dewan kota Makassar, Supratman, perihal pete-pete smart.

Danny melalui tim resmi melaporkan salah satu politis NasDem itu ke Polisi belum lama ini. Hal tersebut mendapat tanggapan keras dari anggota DPRD yang lain. Karena merasa institusi dilecehkan.

Sebut saja, Ketua DPRD Kota Makassar, Farouk M Betta, yang angkat bicara terkait konflik Supratman, dengan Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto.

Menurut Farouk, tindakan yang dilakukan Walikota Makassar melalui tim dengan mensomasi Supratman di Polrestabes Makassar melalui kuasa hukum Pemkot, Salasa Albert, justru menimbulkan konflik besar.

Pasalnya, kata Aru, genderang perang itu bukan tertuju kepada individu Supratman, melainkan institusi kelembagaan DPRD Kota Makassar yang menjadi lawannya.

“Ini yang harus diketahui. Yang dilawan Pak Danny bukan Supra secara pribadi tapi lembaga DPRD Kota Makassar. Jelas kami juga,” tegas Aru usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Makassar, Rabu (24/5).

Aru menegaskan, sebagai pimpinan tertinggi di DPRD Kota Makassar dirinya berhak membela dan melindungi anggota dewan lainnya. Termasuk Supra yang saat ini tengah berkonflik dengan Walikota Makassar hanya karena persoalan Pete-pete Smart.

[NEXT-RASUL]

“Saya tidak habis pikir sampai terjadi laporan. Di kepala saya hanya satu. Hari ini mungkin Supra, besok giliran siapa lagi. Itu yang harus di jaga,” tegas Aru.

Sebagai mitra, Aru berpendapat harus saling menghargai. Namun, dalam kegiatan eksekutif di Pemkot. DPRD berhak mengoreksi dan mengontrol agar apa yang dibenahi dan untuk ditingkatkan.

“DPRD punya hak imunitas untuk mengkritik siapapun termasuk kinerja Walikota Makassar. Apalagi tugas legislator adalah kontroling dan pengawasan dan itu diatur dalam undang-undang,”  kata Aru.

Terkait dengan proses hukum yang saat ini ditempu Walikota Makassar, Ketua DPD II Partai Golkar siap melakukan perlawanan dengan proses yang sama.

“Secara kelembagaan DPRD juga punya penasehat hukum sama dengan Pemkot Makassar. Jadi kalau mereka mempersoalkan hal itu melalui jalur hukum kita siap lawan. Ini demi menjaga marwah institusi yakni DPRD,” tegasnya.

Olehnya itu, sebagai Ketua DPRD Kota Makassar, Aru di hadapan puluhan anggota DPRD dan SKPD lingkup Pemkot Makassar menegaskan bahwa sikapnya jelas menyangkut permasalahan itu.

“Sikap saya jelas yakni melindungi seluruh anggota saya di DPRD dan itu konstitusi yang dijamin dalam Undang-undang,” bebernya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Rahman Pina (RP). Kepada awak media, RP mengaku siap berada digaris terdepan untuk mengawal permasalah yang menima Supra.

“Yang dilaporkan Pak Danny bukan Supra tapi 50 anggota dewan. Supra itu merupakan simbol lembaga DPRD secara tidak langsung. Jadi persoalan ini menjadi tanggungjawab institusi bukan perorangan,” singkat Bendahara Golkar Makassar itu.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto melalui kuasa hukumnya, Salasa Albert, SH, resmi melaporkan Anggota Dewan Makassar, Supratman di Polrestabes Makassar, Senin (22/5/2017) sore.

[NEXT-RASUL]

Laporan dilayangkan dengan Nomor : STBL/1056/K/V/2017/Polda Sulsel/Restabes MKSR, terkait pencemaran nama baik Danny Pomanto selaku pejabat publik.

“Sesuai dengan Surat Kuasa Ir. Moh. Ramdhan Pomanto pertanggal 03 Mei 2017, kami dari tim kuasa hukum resmi melaporkan saudara Supratman atas dasar pernyataannya melalui media. Kami menilai, Supratman secara hukum dan dengan sengaja telah melanggar pasal 310 KHUP tentang pencemaran nama baik Wali Kota Makassar,” jelas Salasa Albert belum lama ini.

Menurut, Albert, upaya laporan diambil pihaknya setelah dua kali melayangkan somasi kepada Supratman melalui DPRD Makassar. Somasi tersebut berisi permintaan kepada legislator Fraksi NasDem yang akrab disapa Supra itu untuk mengklarifikasi pernyataan terkait penggunaan anggaran pembuatan Petepete Smrat.


div>