SELASA , 16 OKTOBER 2018

Danny Harap Mendagri Tentukan Nasib Erwin

Reporter:

Armansyah - Irsal

Editor:

asharabdullah

Rabu , 07 Februari 2018 14:45
Danny Harap Mendagri Tentukan Nasib Erwin

Danny Pomanto, foto: mdfajar/rakyatsulsel

* Kejati Tagih Penyerahan Berkas Tahap I

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto akan menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait posisi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar Erwin Hayya, yang kini berstatus tersangka.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinkan untuk dilakukan pergantian. “Yah itu bisa saja terjadi,” ungkap Danny saat ditemui, Selasa (6/2) kemarin.

Kendati demikian, pergantian jabatan bendahara umum daerah tersebut harus berdasarkan izin dari pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebab jabatan sebagai Wali Kota menurut undang-undang tidak diperbolehkan mengganti.

“Bukan saya tidak mau mengganti, tetapi posisi saya menurut undang-undang tidak bisa mengganti kecuali ada izin langsung dari Kemendagri,” kata Danny.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya akan menemui langsung pihak Kemendagri untuk mengkomunikasikan beberapa hal terkait kelancaran program pemerintah yang kini sedang terganggu lantaran penahanan Kepala BPKA.

“Saya ditelepon tadi malam dan dipanggil oleh pihak Kemendagri. Saya kesana untuk konsultasikan ini, termasuk membahas beberapa hal, saya juga akan mengikut sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Kita juga tetap berusaha agar bagaimana bisa menjalankan apa yang bisa dijalankan. Kita tetap efektifkan yang bisa jalan dan Alhamdulillah beberapa sudah mulai jalan,” beber Danny.

Selain itu, orang nomor satu di Makassar itu mengaku bahwa kedatangannya besok ke Kemendagri juga akan membahas bagaimana tata cara mengganti dan mengusulkan pergantian posisi jabatan.

Sementara, ersolan gaji pegawai kontrak yang sempat tertunda akibat persoalan itu, Danny berharap dapat terselesaikan dengan cepat. “Kalau gaji ASN tidak ada masalah karena dari APBN cuma yang kontrak itu harus cepat di-clearkan, karena APBD,” tutupnya.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar menunggu penyerahan berkas kasus dugaan korupsi, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Uang Makan Minum (Mamin) di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Makassar.

Dalam kasus ini, penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel baru menetapkan satu orang tersangka yakni kepala BPKAD Pemkot Makassar, Erwin Syafruddin Haiyya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Salahuddin mengatakan, pihaknya belum pernah menerima pelimpahan tahap pertama perkara tersebut. “Baru SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) saja, yang baru kita terima,” ujar Salahuddin. (*)


div>