SELASA , 20 FEBRUARI 2018

Danny Minta Penahanan Erwin Ditangguhkan

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 03 Februari 2018 11:20
Danny Minta Penahanan Erwin Ditangguhkan

Danny Pomanto, foto: mdfajar/rakyatsulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pascapenahanan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Erwin Syafruddin Haija oleh penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto berupaya agar penyidik memberikan kebijakan penangguhan penahanan.

Ia meminta Bendahara Umum Daerah (BUM) Erwin diberi ruang dan bisa kembali menjalankan aktivitasnya sebagai kepala BPKAD agar pengelolaan keuangan di pemerintahan tidak terhambat.

“Saya hanya minta khusus untuk Pak Erwin agar diberi ruang untuk bisa bekerja. Semua DPA diserahkan ke beliau untuk ditandatangani agar prosesnya lebih cepat. Tapi itu tergantung dari kebijakan polda. Saya hanya menyampaikan itu, agar beliau bisa menyelesaikan persoalan itu (keuangan),” kata Danny, Jumat (2/2) kemarin.

Ia mengaku tidak bisa serta merta menunjuk Pelaksana tugas (Plt) untuk menduduki jabatan Erwin Haija, meski sudah ada lampu hijau yang diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pasalnya Kemendagri memberikan persetujuan untuk menunjuk Plt hanya untuk mengisi jabatan kosong. Namun menurutnya, jabatan Kepala BPKAD bukan jabatan kosong.

“Saya sudah menyurat ke kementerian tapi jawabannya saya bisa mem-plt-kan orang untuk jabatan kosong, tapi ini bukan jabatan kosong, yang kosong itu kalau pejabatnya pensiun atau meninggal dunia,” ujar Danny.

Ia menjelaskan, dirinya tidak bisa menunjuk orang untuk tiba-tiba menggantikan posisi Erwin. Mengingat, posisi Kepala BPKAD selaku bendahara pemerintahan adalah posisi yang strategis dan tidak bisa duduki oleh orang yang tidak berkompeten.

“Kita tidak gampang tunjuk orang untuk isi posisi ini, karena ini adalah bendahara pemerintah ada uang didalamnya ada aset yang harus diserahkan,” tutupnya.

Danny juga mengaku, pihaknya sudah mengirim surat balasan ke kementerian untuk mencari solusi perihal persoalan yang tengah dihadapi pemerintah kota.

Namun, Ia tetap menaruh harapan? besar agar Erwin bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Sebab menurutnya, Erwin merupakan sosok yang bertanggung jawab sehingga kecil kemungkinan untuk melarikan diri apalagi menghilangkan barang bukti seperti yang ditakutkan penyidik.

“Saya hanya mau kasih kesempatan untuk beliau (Erwin) menyelesaikan ini, saya tidak bilang jangan ditahan. Kita juga harus hormati proses hukum yang ada,” jelas Danny.

Sementara itu, juru bicara wali kota, Ramzah Thabraman mengatakan, berdasarkan KUHP dan aturan hukum sudah menjadi hak hukum Erwin untuk bisa mengajukan penangguhan penahanan.

Terlebih dalam statusnya sebagai tersangka, Erwin, menurutnya tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang dikhawatirkan penyidik sehingga memilih melakukan penahanan. Seperti, menghilangkan barang bukti maupun melarikan diri.

“Menghilangkan barang bukti itu tidak mungkin karena bukti yang ada sudah ditangan penyidik. Kedua, beliau (Erwin) sangat kooperatif sehingga tidak mungkin melarikan diri,” kata Ramzah.

Ia bahkan menyebut, kasus korupsi yang menyeret Erwin Haija sebagai tersangka hingga saat ini belum ditemukan jumlah kerugian negara. Sementara, banyak kasus korupsi yang ditangani penyidik dengan jumlah kerugian negara yang lebih besar tapi hingga saat ini belum ditahan.

Penangguhan penahanan terhadap Erwin Haija juga berdasarkan jaminan, mulai dari keluarga, penasehat hukum hingga pemerintah kota dalam hal ini Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Danny Pomanto.

“Kita berharap agar penyidik bisa memberikan penangguhan penahanan terhadap Erwin berkaitan dengan fungsi dan tugasnya sebagai pengelola keuangan daerah. Agar proses penganggaran keuangan daerah bisa berjalan baik,” ucap Ramzah. (*)


div>