RABU , 14 NOVEMBER 2018

Danny Minta Warga Awasi Kinerja Pemerintahan

Reporter:

Armansyah

Editor:

Iskanto

Jumat , 02 November 2018 11:15
Danny Minta Warga Awasi Kinerja Pemerintahan

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto terus berupaya mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebes Korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang dipimpinnya. Salah satunya, mengajak Warga mengawasi kinerja Pemkot Makassar.

Pria dengan raihan prestasi itu, menekankan pentingnya peran semua pihak, termasuk warga Makassar dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik agar bersih dari tindakan korupsi.

Hal tersebut disampaikan Danny Pomanto saat menjadi pembicara dalam Talkshow yang digelar oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Hotel Bidakara, Jakarta. Kamis (1/11).

Kata Danny, Pemkot Makassar secara terbuka menginformasikan proses pengadaan barang dan jasa di laman resmi LPSE Pemkot Makassar.

Setiap orang bisa mengakses untuk melihat prosesnya, besaran anggaran yang akan digunakan secara real time. Menurutnya, upaya ini salah satu komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Selain itu, Danny juga menceritakan, saat dirinya harus cuti beberapa bulan karena harus mengikuti kontestasi Pilkada beberapa waktu lalu. Pola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersih yang dirintisnya sempat mengalami guncangan.

“Sekembalinya saya dari cuti selama empat bulan, saya mulai dari nol lagi. Tapi alhamdulilaah, sekitar tiga bulan kembalinya saya sudah mulai membaik lagi,” ungkap Danny dalam kegiatan yang dihadiri ratusan perwakilan LSM se-Indonesia ini.

Proses recovery ini, kata Danny Pomanto, tidak terlepas dari peran masyarakat yang terus mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah.

“Jadi saya kira kepala daerah juga perlu dibantu dalam hal wujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah agar bebas korupsi,” pungkasnya.

Selain Danny, hadir pula sebagai pembicara Walikota Semarang, Hendrar Prihadi; Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Ikak Gayuh Patriasutomo; Dirlitbang KPK RI, Wawan Wardiana; Sekjen TII, Dadang Trisasongko dan Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto. (*)


div>