JUMAT , 17 AGUSTUS 2018

Danny Perintahkan Cabut Baliho Jokowi

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Jumat , 27 Juli 2018 22:41
Danny Perintahkan Cabut Baliho Jokowi

MELANGGAR. Baliho Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), terpasang tepat di bawah pengumuman larangan pemasangan baliho di Jl AP Pettarani, seperti terekam, Jumat (27/7) malam. (andri saputra/rakyatsulsel)

– LIRA Tuding Jadi Alat Kampanye Jelang Pilpres

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Menjelang pelaksanaan jalan sehat Sahabat Rakyat Indonesia bersama Jokowi, besok, Minggu (29/7), baliho Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), menjamur di sepanjang Jl AP Pettarani, Makassar.

Hal itu menuai kritikan dari masyarakat luas di Kota Makassar, selain karena melanggar aturan pemasangan baliho juga karena disinyalir adanya unsur kampanye menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulsel, Ryan Latief, menilai, pemasangan baliho atau banner Jokowi di Makassar merupakan suatu pelanggaran dan pembiaran terhadap Presiden Jokowi. Pasalnya, aturan larangan memasang baliho sudah terpampang di lokasi itu, namun masih tetap dilakukan pemasangan.

“Sudah nyata-nyata terpampang dilarang pasang baliho, tetapi terap saja dipasang di situ. Ini sudah kelewatan dan Event Organizer (EO) harus jeli melihat masalah ini. Pemerintah Kota (Pmekot) Makassar harus segera bertindak,” tegasnya.

“Pak Jokowi pasti sudah tahu dengan aturan, tapi kalau dia tahu lantas tetap dilakukan, bahaya sebaiknya ganti presiden saja kalau begitu. Terlalu banyak pelanggaran yang dibiarkan,” tambahnya.

Ryan mengatakan, pemasangan baliho dan banner Jokowi diindikasikan ada maksud kampanye. Apalagi, menjelang Pilpres 2019 yang saat ini akan memasuki tahapan pendaftaran Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres) di KPU RI.

“Jelas ini ada unsur kampanye. Emangnya baru kali ini presiden datang ke Makassar. Baru kali ini saja aneh sekali terlihat, termasuk jalan santai dan itu bukan tugas negara gerak jalan,” katanya.

“Panwas harus buat teguran jika ada indikasi kampanye. Jangan buat masyarakat berbuat salah,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto, menjelaskan, baliho atau banner yang terpampang di sepanjang Jl AP Pettarani tersebut sudah dikoordinasikan dengan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres) untuk diturunkan.

“Protokol Jokowi sendiri sudah melarang, bahkan Paspamres meminta ke saya untuk menurunkan. Kita akan turunkan saya sudah instruksikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk menurunkan,” jelas Danny Pomanto, Jumat (27/7).

Danny mengatakan, pemasangan baliho dan banner Jokowi tersebut dalam rangka kedatangan kedatangan orang nomor satu di Indonesia untuk memenuhi undangan relawan Sahabat Rakyat Jokowi di Makassar. Meski begitu pihaknya tetap akan menertibkan baliho dan banner tersebut.

“Tidak ada perintah seperti itu (pemasangan baliho dan banner), beliau (Jokowi) juga tidak suka ada pemasangan itu, jangan sampai dikira kampanye,” jelas Danny.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Aziz Hasan, menilai pemasangan baliho atau banner di sepanjang Jl AP Pettarani tidak masalah. Pasalnya, status median tengah jalan nasional tersebut bukan lagi taman, sehingga tidak ada yang perlu dikuatirkan.

“Dulukan median tengah Jl AP Pettarani ada pohon, sehingga dilarang memasang baliho di pohon. Tapi sekarang saya tidak bisa berkomentar lagi karena sudah berbeda, bukan di saya lagi izinnya, tapi di Bapenda,” katanya.

Aziz menambahkan, sejak adanya penebangan pohon di sepanjang Jl AP Pettarani untuk pembangunan tol layang, Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki wewenang lagi dan pindah ke pejabat teknis Bapenda untuk banner dan baliho. (*)


div>