RABU , 20 JUNI 2018

Danny Pertahankan Muh Sabri

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Sabtu , 27 Mei 2017 11:00
Danny Pertahankan Muh Sabri

Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto. foto: doc. rakyat sulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdhan Pomanto masih mempertahankan Asisen I Pemerintah Kota Makassar, Muh Sabri meski telah berstatus tersangka. Muh Sabri ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyewahan lahan negara di Kelurahan Buloa, Makassar.

Menurut Danny Pomanto, sapaan wali kota, tidak ada alasan untuk mengganti Asisten I Makassar tersebut. Hingga saat ini, Danny belum berniat menggantikan posisi Asisten I bidang pemerintahan tersebut.

“Asisten I itu baru namanya tersangka, asas praduga tak bersalah juga belum pernah dicabut,” tegas Danny Pomanto diberitakan Rakyat Sulsel, Sabtu (27/5).

Ia melanjutkan, jabatan Asisten I masih akan terus diduduki oleh Sabri, hingga proses hukum memastikan status Sabri sebagai terpidana kasus korupsi. Kemudian mengenai kasus tersebut, Danny menyerahkan sepenuhnya ke prosedur hukum yang berlaku.

“Jadi kalau saya mau seperti yang kemarin seperti kasus Ismunandar, sampai statusnya belum dinaikkan kami belum punya alasan untuk mengganti beliau, kita ikut undang-undang saja, ini proses hukum silahkan dijalani,” jelas Danny.

Sementara itu, Wakil Direktur Anti Commitee Corruption (ACC) Kadir Wokanubun mengatakan, penggantian pejabat di lingkup Pemkot Makassar merupakan hak dan kewenangan sepenuhnya dari Wali Kota Makassar.

“Memang sebaiknya pejabat yang berurusan dengan hukum di-non aktifkan agar fokus untuk urusan hukum yang dihadapinya,” ujar Kadir Wokanubun.

[NEXT-RASUL]

Dalam kasus ini, Sabri ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yakni pemilik lahan Jayanti, dan penerima ganti rugi lahan atau penerima sewa Rusdin.

Kasus tersebut bermula saat tidak adanya akses masuk ke proyek Makassar New Port (MNP). Salah satu lahan alternatif yang dianggap dapat mengakses masuk ke proyek tersebut yakni lahan yang berada di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo.

Tanah tersebut diketahui tanah negara yang dikuasai oleh Rusdin. Awalnya sewa tanah negara tersebut terjadi karena Rusdin menolak menyerahkan lahan. Sehingga PT PP sebagai pelaksana proyek MNP meminta kepada Sabri untuk dilakukan mediasi.

Sebagai Asisten I Pemkot, Sabri saat itu menjadi tim mediasi untuk kedua belah pihak. Saat itu kedua belah pihak yakni antara Rusdin dan PT PP menyepakati sewa lahan Rp500 juta. Sabri lalu bertanda tangan sebagai yang mengetahui sewa lahan tersebut.

Namun, PT PP tidak membayar sewa lahan yang disepakati, karena menganggap tanah tersebut tanah negara. (***)


div>