MINGGU , 18 NOVEMBER 2018

Danny Pidanakan KPU

Reporter:

Suryadi - Fahrullah - Armansyah

Editor:

asharabdullah

Jumat , 18 Mei 2018 12:44
Danny Pidanakan KPU

Dok. RakyatSulsel

– Lapor ke DKPP dan Gakumdu

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kandidat petahana Moh Ramdhan “Danny” Pomanto akan mempidanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, yang mengabaikan putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Akibat keputusan KPU Makassar, harapan Danny untuk bertarung di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar, kandas.

Danny mengaku sangat kecewa dengan putusan KPU Makassar. Ia akan menggugat ke KPU Provinsi hingga KPU RI, bahkan akan melapor ke Presiden Joko Widodo.

“Masih ada jalan lain. Kami ke KPU Provinsi dan melaporkan sebagai pidana ke DKPP dan Gakumdu. Kalau misal semua penyelenggara tidak bisa berbuat apa-apa, kami akan melaporkan ke penyelenggara tertinggi negara, yakni Presiden Joko Widodo,” kata Danny, Kamis (17/5).

Danny menuding, sikap KPU Makassar dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh pejabat yang lebih tinggi. Ia menyebut, peristiwa tersebut sebagai contoh yang buruk bagi demokrasi karena produk hukum yang dilindungi undang-undang tidak dieksekusi.

“Ini berarti pelanggaran hukum yang paling nyata dalam proses panjang pada pilkada, dimana semua orang tau ada pendzaliman disitu. Ini sejarah buruk bagi Indonesia,” ujarnya.

Ia menekankan, putusan MA dan PT TUN mengeksekusi SK 35 yakni pembatalan DIAmi lalu kemudian menerbitkan SK 64. Dengan adanya SK 64, ini yang menjadi objek sengketa lalu dimenangkan oleh DIAmi. Artinya, KPU harus membatalkan paslon nomor 1 jika tidak mengeluarkan SK baru.

“Nah ini putusan panwaslu yang memerintahkan KPU untuk mengeluarkan SK baru karena Panwas sudah membatalkan SK 64 yang kita gugat. Jadi, tidak ada hubungan MA dan Panwaslu, berbeda kamar,” terangnya.

Tim Hukum DIAmi, Jamaluddin Rustam, menambahkan, pihaknya akan melanjutkan gugatan dari panwaslu ke tingkat lebih tinggi yakni ke KPU Provinsi Sulsel.

“Pasti kita ke lebih tinggi (KPU Provinsi Sulsel). Dan melaporkan ke Presiden. Pasti konsekuensinya mereka (lima komisioner) akan dinonaktifkan,” kata Jamaluddin Rustam.

Selain itu, kata Jamaluddin, pihaknya akan melaporkan perbuatan KPU Kota Makassar ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena melanggar pasal 180 ayat 2 tentang kebebasan dipilih dan memilih.

Sebelumnya, melalui pleno yang dihadiri komisioner KPU, setelah pengkajian dan pertimbangan, memutuskan menolak putusan Panwaslu Makaassar dan menetapkan Pilkada Makassar hanya diikuti satu paslon, yaitu Munafri Arifuddin – Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), yang akan melawan kotak kosong.

“Sesuai pleno di KPU Sulsel, putusan KPU Makassar mempertahankan putusan sebelumnya berdasarkan putusan MA.

Ini berdasar pada hasil konsultasi dengan KPU RI,” kata Komisioner KPU Makassar, Andi Saifuddin.

Ia menegaskan, sikap KPU Makassar dalam menindaklanjuti putusan panwas tersebut, merupakan hasil konsultasi secara berjenjang dari KPU Sulsel sampai KPU RI. Pihaknya sudah siap menghadapi jika ada yang melaporkan KPU ke DKPP. “KPU tentu akan menghadapi itu,” tegasnya.

Saifuddin juga membantah jika KPU berpihak dalam mengambil keputusan. KPU sebagai lembaga independen menjalankan tugas dengan baik. Hanya, problem yang dihadapi KPU memang berat.

“Masalah yang dihadapi KPU Makassar ini masalah berat, karena belum pernah ada kasus pilkada sebelumnya yang seperti ini,” ungkapnya.

Diketahui, Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018. Dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dimintakan pembatalan.

Komisioner KPU Makassar, Abdullah Manshur, menjelaskan, putusan Panwas Kota Makassar atas objek sengketa keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tersebut, dinyatakan tidak berhubungan dengan ketentuan Pasal 144 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Yakni tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, dimana ayat tersebut menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

“Berdasarkan pasal 154 ayat 10 UU No.10/2016 secara tegas menyebutkan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat Final dan Mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali,” pungkasnya.

Menanggapi masalah tersebut, Pakar Politik Universtias Hasanuddin (Unhas), Jayadi Nas, menilai, putusan KPU tersebut sudah yang terbaik, setelah KPU Makassar mengalami kebimbangan, apakah mengikuti MA atau Panwaslu.

“Apa yang diputusakan oleh teman-teman (KPU Makassar) itu yang terbaik, dan kita fokus mensukseskan tahapan yang akan berjalan kedepan,” kata Jayadi Nas.

Apa yang telah diputuskan oleh KPU Makassar, ungkapnya, sudah kesepakatan seluruh komioner KPU. Baik itu yang ada di Makassar, provinsi hingga KPU RI.

“Ini kesepakatan bersama, karena KPU tidak bisa berbeda, dan saya juga anggap ini merupakan masukan dari KPU Provinsi maupun KPU RI,” ujarrnya.

Apakah pasangan DIAmi atau tim hukumnya, bisa melakukan pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Jayadi menilai, itu hak mereka. Namun dalam melakukan laporan, ada juga prosedur yang harus dipenuhi.

“Menidaklanjuti ada juga syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk disidangkan. Kan DKPP itu kode etik,” jelasnya. (*)


div>