JUMAT , 14 DESEMBER 2018

Dari 453, Baru 5 Persen Pengembang Serahkan Fasum Fasos

Reporter:

Editor:

Iskanto

Rabu , 19 September 2018 08:04
Dari 453, Baru 5 Persen Pengembang Serahkan Fasum Fasos

Abdul Wahab Tahir. (Doc.RakyatSulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sesuai data yang dimiliki Anggota DPRD Kota Makassar, dari 453 Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Baru sekitar 5 persen fasum fasos yang diserahkan pengembang dari seluruh fasum fasos yang harusnya dimiliki Kota Makassar.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pencari Fasum Fasos DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir bahwa jumlah tersebut masih sangat kecil.

“Kurang lebih 5 persen dari total pengembang yang ada di makassar, tidak sampai 10 persen. Masih kecil sekali,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa (18/9).

Pihaknya menjelaskan, hampir seluruh pengembang yang ada di Kota Makassar ini cukup bandel persoalan penyerahan Fasum Fasos. Padahal, setiap pengembang sudah diwajibkan untuk menyerahkan 30 persen fasum fasosnya kepada Pemkot Makassar.

“Hampir semua pengembang di makassar itu membandel, oleh karena itu kita dorong pak wali untuk mengambil semua langkah untuk mencari fasum fasos yang 30 persen itu tidak ada alasan, makanya kita dorong pak wali untuk mengambil langkah inisiatif utnuke menjemput fasum fasos tadi, karena ini kepentingan rakyat,” jelasnya.

“Kedua paling tidak ada efek jerah kepada pengembang tadi. Masa seenaknya saja mereka menyerahkan fasumnya. Oleh karena itu, langkah apapun yang diambil pemkot saya pasti dukung 1000 persen,” sambungnya.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar Bidang Pembangunan, Hasanuddin Leo menuturkan bahwa seharusnya kewajiban Pemkot untuk menyerahkan fasum fasosnya itu harusnya dilakukan sebelum Pemkot mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Oleh karenanya saran saya, sertifikasi fasum fasos itu sudah ada sebelum dikeluarkan IMB. Sehingga tidak serta merta orang mengkomplain,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga melihat kurangnya pengawasan yang dilakukan Pemkot terhadap pengembang. Sehingga pengembang dapat melakukan sesuai keinginannya saja.

“Ini yang banyak terkadang kenapa banyak kejadian fasum fasos makassar hilang karena pertama tidak langsung diserahkan kepada pemerintahan kota yang kedua lemah dalam hal administrasi sertifikasi sehingga gampang saja pemkot dikalahkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Banyak fasum di makassar yang harusnya milik pemkot sekarang ada yang bangun,” tukasnya.

Lanjutnya, seperti PT GMTD yang saat ini menyerahkan Fasum Fasosnya kepada Pemkot seharusnya hal ini dilakukan jauh hari sebelumnya. Agar Pemkot dapat melakukan pemeliharaan, ketika terjadi kerusakan fasilitas masyarakat.

“Saya pikir begini, untuk GMTD sebenarnya sudah lama sekali harus dia serahkan itu, karena untuk biaya pemeliharaan mi nya ada jalan rusak, pemerintah kota tidak bisa perbaiki selama belum diserahkan,” ucap Leo sapaan akrabnya. (*)


div>