MINGGU , 20 JANUARI 2019

Data 49.783 Warga Makassar Diblokir

Reporter:

Iskanto

Editor:

Kamis , 03 Januari 2019 08:09
Data 49.783 Warga Makassar Diblokir

Ilustrasi (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar mencatat ada 49.783 warga diatas usia 23 tahun telah di blokir status kependudukannya, lantaran tidak melakukan perekaman KTP elektronik atau KTP-el hingga akhir Desember. Imbasnya, warga yang diblokir terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tahun politik 2019 ini.

Pemblokiran data kependudukan dilakukan berdasarkan instruksi pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa bulan lalu. Tujuannya, untuk mengidentifikasi data penduduk yang belum melakukan perekaman, kemudian, apakah sudah meninggal dunia atau tercatat sebagai penduduk di daerah lain. Apalagi, pada saat imbauan ini digaungkan, kementrian mencatat masih ada sekira 6 juta penduduk Indonesia yang belum melakukan perekaman KTP-el.

Kepala Disdukcapil Makassar, Aryati Puspasari Abady mengatakan, pihaknya telah menghimpun jumlah warga yang belum melakukan perekaman hingga akhir Desember 2018. Hasilnya, ada 85.644 warga Makassar yang belum melakukan perekaman KTP-el. Namun, 49.783 warga diantaranya terpaksa harus diblokir sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

“Secara keseluruhan ada 85.644 warga yang belum melakukan perekaman KTP-el, tapi yang kita blokir itu hanya 49.783 warga itu yang berusia 23 tahun keatas, atau hanya sekitar 4,9 persen dari total wajib KTP kita,” ujar Aryati, Rabu (2/1).

Kata Aryati, pemblokiran kependudukan akan berdampak pada tidak mendapatkan akses pelayanan publik yang membutuhkan identitas. Seperti, tidak bisa mengurus BPJS, SIM, Paspor, Visa, urusan perbankan, bahkan kehilangan hak pilih pada saat pemilu nanti.

Meski begitu, lanjut Aryati Puspasari, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada warga yang diblokir data kependudukannya dengan datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan klarifikasi. Sebab, pelayanan perekaman e-KTP masih tetap dibuka seperti hari-hari biasanya.

“Datanya kita buka kalau yang bersangkutan datang ke kantor melapor, tapi tidak langsung dibuka kita lakukan verifikasi data dulu,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Makassar, Chaidir mengatakan, pelayanan perekaman KTP-el tetap dibuka seperti hari-hari biasanya baik di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun di kantor kecamatan. Olehnya itu, dirinya berharap agar penduduk yang datanya diblokir bisa segera melakukan perekaman.

“Perekaman tetap jalan, karena itu salah satu cara untuk membuka blokir data yang bersangkutan,” ujar Chaidir.

Banyaknya data penduduk yang diblokir, kata Chaidir tentunya diprediksi akan membuat intensitas penduduk yang bakal melakukan perekaman akan semakin melonjak. Sebab, jika tidak segera diurus maka masyarakat tidak bisa mendapatkan pelayanan publik yang berhubungan dengan penggunaan KTP.

“Pelayanan kita buka dari jam 09.00 sampai 15.00 Wita, bisa di kantor bisa juga di kecamatan. Cuma intensitas yang merekam pasti agak tinggi karena ada pemblokiran data,” jelasnya. (arm)


div>