KAMIS , 18 OKTOBER 2018

Datangi BPK, Bupati Barru Kembali Target WTP

Reporter:

Editor:

faisalpalapa

Kamis , 31 Maret 2016 17:36
Datangi BPK, Bupati Barru Kembali Target WTP

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM– Setelah sukses mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru kembali mengincar penghargaan untuk penilaian bidang keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai bentuk keseriusan dan transparansi Pemkab Barru, Bupati Andi Idris Syukur secara khusus mendatangi kantor perwakilan BPK di Makassar untuk menyampaikan kesiapan jajarannya diperiksa atau diaudit secara reguler.

“Kita sudah siap untuk pemeriksaan reguler. Tentu harapan kita, Barru bisa mendapatkan WTP di tahun ini,” kata Idris Syukur usai diterima pejabat BPK di Makassar, Kamis (1/4).

Sekadar diketahui, di periode pertama Idris menjadi bupati, untuk kali pertama sepanjang sejarah, Barru mendapatkan opini WTP dua kali berturut-turut, yakni 2013-2014 dan 2014-2015. Kabupaten yang terendah penduduk miskinnya itu, dianggap transparan mengelola anggaran. Begitu juga penggunaan anggaran tidak ditemukan adanya kerugian negara.

Padahal, sebelum Idris menjabat bupati kala itu, Barru justru memiliki miliaran utang. Hanya saja, dua tahun Idris menjabat, utang tersebut bisa cepat dilunasi, hingga akhirnya mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Terkait pemeriksaan reguler, Idris Syukur menghimbau kepada jajaran pejabat dan PNS di lingkup pemkab, agar memasukkan laporan pertanggungjawaban anggaran yang detail dan akurat. Lebih dari itu, penggunaannya bisa tepat sasaran.

Seperti diberitakan, Idris bersama Wakil Bupati Suardi Saleh terus memaksimalkan pelayanan dan pengelolaan pemerintahan pasca-dilantik belum lama ini. Keduanya berbagi tugas mempercepat berbagai kebijakan yang ditempuhnya.

Aktivis LSM di Barru Muh Ilyas, mengapresiasi langkah Idris-Suardi yang bergerak cepat dalam menjalankan roda pemerintahan. Meski lanjut dia, Idris sedang menghadapi proses hukum, namun hal itu justru tidak dijadikan penghambat.

“Tentu tugas kita bersama adalah mengawal kebijakan pemkab yang benar-benar pro rakyat. Dan sebagai bagian dari masyarakat, kami juga mendukung upaya pemerintah yang mengelola anggaran secara transparan,” kunci Ilyas.


Tag
div>