SABTU , 18 AGUSTUS 2018

Debat Kandidat Rawan “Asal-asalan”

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Sabtu , 12 September 2015 18:03
Debat Kandidat Rawan “Asal-asalan”

int

* KPUD Keluhkan Lambannya Pencairan Anggaran
* Ketua KPU Sulsel: Pemda Harusnya Pro Aktif

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM– Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang berpilkada di Sulsel mulai mengeluhkan semakin menipisnya anggara pelaksanaan pilkada. Hal itu mengancam kurang maksimalnya pelaksanaan debat kandidat nanti.

Ketua KPU Selayar Hasiruddin mengatakan pihaknya terancam tidak bisa melaksanakan secara maksimal tahapan dan tekhnis pelaksanaan pilkada, diantaranya debat kandidat, pembiayaan audit dana kampanye, dan pemasangan iklan kampanye di media massa.

Hal itu kata dia, lantaran semakin menipisnya ketersediaan anggaran di KPU Selayar. Menurutnya, saat ini jumlah anggaran yang tersedia di KPU Selayar hanya tersisa Rp2 Milyar, dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9 Miliar.

“Kita masih kekurangan anggaran, biaya debat kandidat saja sudah memakan anggaran yang cukup besar, belum lagi operasional para pelaksana tekhnis di lapangan. Sehingga jika anggaran yang dicairkan tidak maksimal, maka bisa saja sejumlah tahapan kami tiadakan, termasuk debat kandidat,” ujarnya, Jumat (11/9).

[NEXT-RASUL]

Hasiruddin menjelaskan, kebutuhan anggaran KPU Selayar saat ini untuk tahapan pilkada terdiri dari pelaksanaan debat kandidat Rp 20 Juta, audit dana kampanye Rp 75 juta, honor penyelenggara pemilu Rp8,3 miliyar, pengadaan logistik pilkada Rp1 Milyar, distribusi logistik Rp800 juta, dan honor data pemilih Rp 2,8 Milyar.

“Sehingga dengan estimasi anggaran, itu kami masih sangat kurang dari kebutuhan anggaran, padahal sebelumnya saat pembahasan lalu kami mengusulkan dana pilkada sebesar Rp17,6 Miliar, namun yang disepakati oleh pemda hanya 9 Milyar,” keluhnya.

Menipisnya anggaran pelaksanaan pilkada juga dikeluhkan Ketua KPUD Maros Ali Hasan. Menurut dia pemerintah Kabupaten Maros baru mencairkan anggaran pilkada sebesar Rp3 milyar dari Rp15 Milyar dana yang disepakati. Bahkan dana Rp3 milyar tersebut diakui akan habis hingga pekan ini. Untuk itu KPU berharap sisa anggaran nanti dapat dicairkan secara keseluruhan sehingga pelaksanaan pilkada dapat efektif dan efisien.

“Kita harap ada kepastian dari pemda untuk memahami, keadaan keuangan KPU dalam membiayai pelaksanaan pilkada, jika sisa anggaran tidak segera dicairkan maka akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tahapan pilkada selanjutnya,” ujarnya.

Terkait dengan pelaksanaan debat kandidat, Ali Hasan mengatakan rencananya KPU Maros akan melaksanakan debat kandidat sebanyak satu kali pada 24 Oktober. Namun kepastian dari sisi teknisnya masih akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, utamanya mengenai kecukupan anggaran pelaksanaan debat.

[NEXT-RASUL]

“Estimasi awalnya Rp300 juta, anggaran ini rencanannya digunakan menyewa jasa televisi lokal dan bisa saja debat digelar di Makassar. Tapi kami masih akan bahas lagi lebih jauh bersama dengan tim pemenangan masing-masing calon,” kata dia.

Khusus pelaksanaan debat kandidat, KPU Gowa menjadi daerah yang pertama kali melaksanakan kegiatan tersebut. Dijadwalkan KPU Gowa melaksanakan debat kandidat pada 13 September dan 24 Oktober di Hotel Grand Asia. Jumlah anggaran debat kandidat disiapkan sebesar Rp300 juta untuk lima pasangan calon.

“Debat akan menghadirkan moderator dan pakar serta tenaga ahli. Mengenai materi debat, tentunya seputar isu kesejahteraan masyarakat serta strategi calon dalam memajukan daerah termasuk peningkatan layanan masyarakat, persoalan ekonomi, kebangsaan dan lainnya,” Komisioner KPUD Gowa Muchtar Muis.

Sementara, Ketua KPUD Kabupaten Bulukumba Azikin Patedduri yang dihubungi terkait anggaran debat yang akan digunakan, mengemukakan, hanya Rp90 juta.
“Anggaran ini belum final, karena kita masih akan lihat lagi teknis pelaksanaan debatnya, misalnya jika bekerjasama dengan media elektronik, tentunya anggarannya tidak cukup, terkait jadwal juga masih akan dibahas, apakah debatnya dilaksanakan lebih dari satu kali atau hanya sekali saja,” jelasnya.

[NEXT-RASUL]

Dihubungi terpisah, Ketua KPUD Tana Toraja, Rizal Randa menuturkan untuk debat kandidat pihaknya akan memulai pada 16 September. Mengenai anggarannya mencapai Rp100 juta. “Debat kemungkinan akan digelar dua kali, dan kami tidak bekerja sama dengan televisi lokal karena anggaran kecil,” ujarnya.

Sedangkan di Kabupaten Toraja Utara KPUD setempat hanya menganggarkan debat kandidat Rp75 Juta. “Debat kandidat di Torut belum di jadwalkan. Segera kami rapatkan dengan komisioner lainnya,” terang Ketua KPUD Torut Mery Parura.

Menanggapi keluhan semakin menipisnya anggaran di KPU kabupaten, Komisioner KPU Sulsel Khaerul Mannan mengatakan, hal itu menjadi tanggung jawab dan kewenangan penuh pemerintah daerah dan DPRD, sedangkan KPU bertanggung jawab dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada.

Sejauh ini menurut Khaerul, pemda telah menjanjikan kecukupan masing-masing anggaran KPUD untuk membiayai seluruh tahapan dan tekhnis pelaksanaan pilkada.
“Kita telah menggelar berbagai pertemuan dan koordinasi dengan pemda di 11 daerah, dan mereka sudah menjanjikan untuk mencukupkan anggaran pilkada di pos APBD Perubahan,” terangnya.

Hanya saja melihat kondisi pembahasan APBD Perubahan yang sebagian besar di beberapa kabupaten pelaksanaannya cenderung lamban, Khaerul meminta agar ada perhatian khusus dari masing-masing pemda mengenai hal itu.

[NEXT-RASUL]

“Agak susah juga kalau harus menunggu pencairan di APBD Perubahan, karena pembahasannya juga baru dilangsungkan, padahal anggaran di KPU ini sudah mendesak untuk membiayai sejumlah pelaksanaan teknis pilkada, utamanya pelaksanaan debat yang paling dekat. untuk itu pemda harusnya pro aktif melihat itu dan diantisipasi,” paparnya.

Khaerul berharap agar pemerintah daerah bisa melakukan antisipasi penyediaan anggaran jika penetapan APBD Perubahan molor. Salah satunya dengan membuat SK Parsial terhadap item-item yang dinilai mendesak oleh KPU untuk segera dibiayai.

“Pemerintah daerah mesti memahami situasi keuangan di KPU, karena hal ini juga untuk menyukseskan dan memaksimalkan tahapan dan teknis pelaksanaan pilkada,” tandasnya. (E)


Tag
  • HL1
  •  
    div>