Dispenda Dihadirkan Paksa, Anggota Dewan Pukul Meja Demo Pedagang Kaki Lima Nyaris Ricuh | Rakyat Sulsel

Demo Pedagang Kaki Lima Nyaris Ricuh

Selasa , 10 Juli 2012 11:09
Total Pembaca : 317 Views

Baca juga

Dispenda Dihadirkan Paksa, Anggota Dewan Pukul Meja

 

RAKYAT SULSEL . BONE – Demo pedagang kaki lima yang menolak berjualan di areal lapangan merdeka yang didampingi ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa, Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Bone, berlangsung ricuh. Bahkan massa nyaris bentrok dengan anggota DPRD Bone yang bertugas menerima aspirasi, Senin (9/7) kemarin.

Juru bicara pedagang, Adhy Ar, mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone, tidak seharusnya bertindak sewenang-wenang kepada masyarakatnya dan akan menggusur pedagang kaki lima dengan alasan yang tidak jelas.

“Kalau pedagang kaki lima, dianggap sebagai sampah karena aktivitasnya yang menyebabkan banyak sampah dan Bone tidak mendapatkan piala adipura, maka Bupati, Pemerintah dan Anggota DPRD juga sampah, karena pemerintah yang punya tanggung jawab,” ujar Ardy.

Ardy mengatakan, selama ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) selalu memungut retribusi sebesar Rp 2000 perhari, hal itu menandakan keberadaan para pedagang yang berjualan disekitar lapangan merdeka itu diakui keberadaannya.

“Ini buktinya kalau Dinas Pendapatan Daerah mengakui keberadaan para pedagang karena memungut retribusi,” papar Ardy sambil menunjukan sejumlah potongan karcis retribusi.

sementara itu, pihak Dispenda yang dipaksa untuk dihadirkan dan diwakili oleh, Alimuddin, mengatakan, berdasarkan instruksi Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda), untuk sementara waktu diberikan waktu kepada pedagang kaki lima untuk berjualan, sampai bulan puasa berakhir.

“Rencana yang kami mau lakukan bukan penggusuran tapi penertiban, tapi baru rencana awal, untuk sementara kami beri kesempatan untuk tetap berjualan sampai ada solusi yang didapatkan Pemerintah Daerah.” ujar Alimuddin.

Namun pernyataan dari Dispenda tersebut tidak serta merta diterima oleh para pengunjuk rasa, bahkan ketegangan antar demonstran dengan anggota Dewan dan pihak Dinas Pendapatan Daerah kembali terjadi, karena pedagang kaki lima dan mahasiswa mendesak, agar Dinas Pendapatan Daerah mendatangani surat pernyataan Pemerintah Daerah tidak akan menggusur para pedagang kaki lima sebelum ada solusi dari pemerintah daerah.

Salah satu anggota anggota Dewan yang menerima demonstran, Andi Mappasere, terlihat tidak dapat mengendalikan emosinya, bahkan Mappasere memukul meja, serta melontrakan kata-kata dengan nada tinggi.

“Pemerintah dan DPRD masih punya hati nurani, tapi semuanya punya mekanisme dan aturan, dewan tidak bisa hanya mendengar sepihak,” ujar Andi Mappasere salah seorang penerima aspirasi, sambil memukul meja rapat.

sementara itu, Andi Rahman Idris, salah seorang penerima aspirasi lainnya mengatakan, pihaknya tidak dapat membenarkan tindakan pemerintah daerah yang tiba-tiba ingin menggusur pedagang, seharusnya untuk menertibkan para pedagang harus ada pendakatan yang persuasif dan mengedepankan rasa kekeluargaan.

“Saya melihat sikap pemerintah Bone semakin bobrok karena mau bertindak seenaknya, manajemen pemerintahan tidak jalan,” ujar Idris Rahman anggota dewan asal PBB itu.

Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Burhanuddin, mengungkapkan, jika lapangan Merdeka dan taman Bunga Watampone ditetapkan sebagai ruang hijau terbuka maka tolong diperlihatkan aturannya.

“Aturan kan dibuat untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat, jadi subtansinya aturan adalah menciptakan kesejahteran masyarakat. Untuk itu saya akan berjuang terus dan tetap akan berseberangan dengan pemkab Bone kalau mau menggusur pedagang kaki lima,” terangnya. (k19/dj/C)