JUMAT , 20 JULI 2018

Demokrat Bolehkan, PPP Tegas Menolak

Reporter:

Iskanto - Armansyah

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 07 Juli 2018 09:30
Demokrat Bolehkan, PPP Tegas Menolak

Dok. RakyatSulsel

*Polemik Mantan Napi Maju Caleg

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Meski hasil rapat konsultasi gabungan pimpinan DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memperbolehkan mantan napi koruptor untuk mendaftar sebagai bakal calon legislatif.

Akan tetapi, meski dapat mendaftar penentuan terpenuhi syarat atau tidaknya bakal calon tersebut dikembalikan kepada KPU pada proses verifikasi terhadap para Calon Legislatif (Caleg) yang mendaftar.

Sementara sambil menunggu proses verifikasi Caleg di KPU, mantan napi yang mendaftar Caleg tersebut dipersilakan untuk menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan uji materi kepada Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan napi menjadi Caleg.

Terkait hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Parta i Demokrat Kota Makassar, Adi Rasyid Ali mengatakan partainya membolehkan masyarakat yang ingin mendaftar sebagai Caleg dari Partai Demokrat. Meski, kata dia, mereka yang mendaftar merupakan mantan napi koruptor.

“Saya kira kita menghargai PKPU tentukan masih ada debat seperti apa, saya rasa bisa tapi menyampaikan semacam iklan bahwa yang bersangkutan pernah korupsi. Tapi kami dari Demokrat tidak ada masalah apa yang menjadi produk ketetapan PKPU,” kata Ara–sapaan akrab Adi Rasyid Ali, Jumat (6/7) kemarin.

Ia mengaku pihaknya tidak masalah dengan adanya mantan napi koruptor mendaftar di Demokrat. Pasalnya, kata dia, semua orang pasti akan berubah dan tidak selamanya akan bertindak negatif.

“Logikanya mantan napi belum tentu tabiatnya seperti masa lalunya, tidak bisa menjudge mantan napi akan berbuat buruk. Mungkin dengan menjadi mantan napi bisa jadi lebih baik karena dia lebih bermunajat kepada tuhan, tadinya dunia hitam menjadi dunia lebih baik, kita serahkan apa yang menjadi aturan kita ikuti,” katanya

Sejauh ini, Partai Demokrasi telah membuka pendaftaran untuk Caleg pada semua Daerah Pilihan (Dapil). Diperkirakan kouta yang disiapkan mencapai 50 Caleg. “Kita siapkan bakal calon di semua Dapil. Ada Dapil dua kursi, ada juga Dapil yang tiga kursi,” ungkapnya.

Sementara Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel, HM Aras mengaku partainya akan tetap komitmen dengan keputusan awal mendukung KPU untuk tidak meloloskan bacaleg mantan narapidana korupsi. Alasannya, karena untuk menghasilkan DPR yang bersih harus dari calon yang bersih pula.

“Untuk menghasilkan DPR yang bersih dari dalam juga harus benar-benar bersih. PPP tetap tidak mengakomodir yang mantan narapidana korupsi,” tegasnya.

Komisioner KPU Sulsel, Syarifuddin Jurdi mengaku pihaknya belum menerima hasil pertemuan dan konsultasi tersebut. “Kalau ada pertemuan atau rapat konsultasi, itu belum sampai pada KPU Propinsi,” kata Syarifuddin Jurdi.

Kata dia, KPU Sulsel saat ini tetap mengacu pada keputusan awal untuk tidak meloloskan mantan narapidan korupsi, narkoba dan kejahatan seksual untuk ikut pada proses pemilu.

“Untuk saat ini KPU Sulsel mengacu pada PKPU No. 20 tahun 2018, dalam pasal 7 terkait persyaratan bakal calon pada ayat 1 point h disebutkan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi. Ini yang menjadi acuan KPU provinsi dan kabupaten/kota dalam memproses Caleg,” jelasnya.

Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, Syahrir Karim menuturkan, KPU RI dengan tegas telah menyebutkan bahwa mantan narapidana korupsi tidak bisa menjadi Caleg. Sehingga seharusnya hal itu menjadi acuan bagi partai politik dalam menjaring dan mendaftarkan bacalegnya. Apalagi aturan tersebut telah disahkan dan diterima oleh pemerintah.

“PKPU yang telah disahkan pemerintah mestinya menjadi perhatian serius terkhusus kepada partai dan bacalegnya,” kata dia.

Kalaupun ada kesepakan lain, kata Syahrir, seharusnya melalui uji materi terlebih dahulu. Karena, KPU sebagai penyelenggara memiliki hak dan kewenangan dalam mengambil keputusan.

“Mestinya kalau tidak sepakat, maka masih ada proses uji materi yang bisa ditempuh. Karena kalau tidak, maka percuma partai mencalonkan eks napi korupsi menjadi Calegnya karena akan tetap diverifikasi oleh KPU nantinya,” jelasnya.

Pakar Politik Universitan Hasanuddin (Unhas) Makassar, Aswar Hasan mengatakan mantan napi korupsi bertarung di legislatif itu tergantung penilaian masyarakat. Pasalnya hari ini ada mantan napi korupsi menjadi bupati terpilih oleh masyarakat.

“Jadi relatif dan tergantung pemahaman masyarakat, disinilah pentingnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan edukasi politik supaya masyarakat bisa kritis calon terbaik. LSM, Perguruan Tinggi dan Media memberikan edukasi agar calon yang tidak pro masyarakat tidak terpilih,” kata Aswar.

Menurutnya, keputusan terakhir ada pada masyarakat yang memilih calon legislatif terbaik diwilayah masing-masing. Ketika KPU tidak berhasil menyaring calon legislatif mantan napi korupsi melalui regulasi yang dibuat.

“Peluang besar terpilih ada, karena sangat tergantung pembentukan opini. Opini sekarang mudah dibentuk melalui uang karena mantan napi korupsi umumnya memiliki uang,” ujarnya.

Secara regulasi, kata Aswar, melalui undang-undang membolehkan seorang mantan napi korupsi bisa mendaftar di pemilihan legislatif, sementara dalam aturan KPU dalam PKPU justru melarang mantan napi korupsi maju dipertarungan lima tahun tersebut.

“Yang jelas regulasi KPU itu tetap berlaku selama belum dicabut oleh MA, KPU tidak boleh menelan ludahnya sendiri, intinya KPU bikin aturan melarang mantan koruptor kalau tiba-tiba rapat atau karena ada tekanan tiba-tiba aturan tidak diberlakukan itu tidak boleh. Kecuali MA menggugurkan peraturan itu,” pungkasnya. (*)


div>