SENIN , 20 NOVEMBER 2017

Demokrat Galau di Pilwalkot

Reporter:

Suryadi - Armansyah

Editor:

asharabdullah

Selasa , 14 November 2017 14:25
Demokrat Galau di Pilwalkot

Sekertaris DPD Demokrat Sulsel, Syamsu Rizal (Ilustrasi).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Partai Demokrat hingga kini belum menetapkan siapa kandidat yang akan diusung di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2018 mendatang. Sebelumnya, partai berlambang mercy ini mendukung pasangan Danny Pomanto – Syamsul Rizal (DIA).

Di Pilwalkot 2018, hampir pasti terjadi pecah kongsi pasangan DIA, yang membuat Demokrat dilema dalam menentukan sikap. Apakah akan mengusung kembali Danny Pomanto yang akan berpasangan dengan kader Partai NasDem Indira Mulyasari, atau mengusung calon sendiri dari kader internal.

Seperti diketahui, Partai Demokrat memiliki kader potensial untuk diusung di Pilwalkot. Salah satunya adalah Syamsul Rizal. Bahkan Deng Ical, sapaan akrab Syamsu Rizal, telah melakukan sosialisasi untuk maju di Pilwalkot. Tak hanya itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulsel itu juga telah mendaftar di beberapa partai politik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah, mengatakan, bukan hanya di Kota Makassar, tetapi Partai Demokrat menahan diri untuk mengumumkan usungannya di tiga daerah. Antara lain di Parepare, Wajo, dan Luwu.

“Sebenarnya tidak ada kendala. Hanya memang, partai kami belum menentukan hingga dekat pendaftaran. Keempat daerah ini kami tahan dulu, karena tidak ada alasan untuk memaksa kita mengeluarkan lebih cepat,” ungkap Ni’matullah, Senin (13/11) kemarin.

Khusus Pilwalkot Makassar, lanjut Ni’matullah, kemungkinan akan bersamaan dengan SK rekomendasi usungan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel. Karena, sangat dinamis dan linear untuk mengeluarkan rekomendasi tersebut.

“Soal kader internal ataupun eksternal yang akan diusung di Pilwalkot Makassar, semua berpeluang karena dinamika politik masih cair,” tuturnya.

Menurutnya, partainya masih selektif memilih figur yang tepat. Termasuk koalisi dengan partai lain. “Banyak kader internal berpotensi. Tapi semua masih dinamis. Kami tak ingin terburu-buru untuk memutuskan,” lanjutnya.

Menanggapi hal ini, Pakar Politik UIN Alaudin Makassar, Firdaus Muhammad, menilai, Partai Demokrat sengaja menunda mengumumkan usungan di Pilwalkot Makassar, dengan tujuan membuat poros tengah atau melihat figur yang diusung partai. Kemungkinan, model usungan Demokrat di Pilgub Sulsel akan terulang kembali di Makassar, yang akan mengubah konstalasi pertarungan pilkada.

“Partai Demokrat condong membuat poros baru sambil menunggu momentum parpol lain menentukan usungan. Partai Demokrat Makassar bisa memainkan gaya seperti provinsi yang mengubah konstalasi pilgub,” pungkasnya.

Sementara, Pakar Politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto, berpendapat, Partai Demokrat sepertinya masih berpikir-pikir terhadap sikap incumbent. Sehingga, belum menentukan usungan.

“Ini resiko sebagai partai yang terlanjur mengidentifikasi diri sebagai pendukung incumbent. Posisinya dan posisi kadernya tergantung gerakan incumbent,” kata Luhur.
Menurutnya, Partai Demokrat salah satu pemilik kursi terbesar di DPRD Makassar. Terlalu sayang untuk dijadikan sekedar pengusung oleh incumbent. Kendati demikian, masih jadi pertimbangan untuk mengusung kader.

“Kalau tidak menggandeng kader sebagai wakil, sepertinya sikap Demokrat bisa saja berubah,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Deng Ical selaku kader internal Partai Demokrat, optimistis bisa ikut bertarung di Pilwalkot Makassar. Ia mengaku intens berkomunikasi dengan beberapa partai yang bakal menjadi partai pengusungnya.

“Ngapain kita komunikasi kalau tidak mau maju. Kita optimistis,” tegasnya.

Kendati telah intens melakukan komunikasi, ia masih enggan membeberkan sejauh mana komunikasi dan dengan partai apa melakukan komunikasi. “Janganmi dulu, kita masih komunikasi,” imbuhnya.

Ia menambahkan, Partai Demokrat Sulsel diberi waktu oleh DPP untuk penyerahan rekomendasi hingga tanggal 10 Desember. Tetapi, bukan tidak mungkin bisa lebih cepat.

“Yang jelas tanggal 10 Desember limit penyerahan rekomendasi. Apakah ada daerah yang mendahului, atau bersamaan, semuanya tergantung kondisi. Yang jelas, tanggal 10 itu batas akhir penyerahan rekomendasi kabupaten dan kota,” ucapnya. (*)


div>