KAMIS , 26 APRIL 2018

Deng Ical Bakal Isi Lima Jabatan Kosong

Reporter:

Iskanto - Armansyah

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 24 Februari 2018 13:00
Deng Ical Bakal Isi Lima Jabatan Kosong

Plt Wali Kota Makassar Syamsu Rizal (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Makassar Syamsu Rizal, memastikan bakal mengisi jabatan kosong di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar selama empat bulan masa kepemimpinannya. Rencana ini bakal segera dikonsultasikan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kunjungan saya itu, lagi konsultasikan pengusulan jabatan yang kosong. Banyak, ada lima yang sementara kita konsultasikan. Diantaranya asisten II, Staf Ahli I, BPKA sudah, penunjukan Plt yang SK-nya saya sudah terima dan saya sudah tandatangani. Masih ada beberapa yang lain sudah pensiun,” ungkap Deng Ical, sapaan Plt wali kota, Jumat (23/2) kemarin.

Deng Ical menuturkan, alasan utama pengisian jabatan, karena ada sejumlah jabatan di Pemkot Makassar yang kosong. Jabatan kosong dalam struktur pemerintahan dinilai bakal mempengarungi kinerja pemerintahan tersebut.

Deng Ical juga menyebutkan, sejumlah jabatan di pemkot bakal ditinggal penjabatnya karena memasuki usia pensiun. Seperti jabatan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, yang diabat Ismunandar. Sementara, Ismunandar bakal memasuki masa purna bhakti pada 31 Maret 2018 mendatang.

“Kadis pendidikan 31 Maret sudah purna bakti. Termasuk itu juga nanti yang diusulkan. Mudah-mudahan tidak ada lagi Plt, langsung diisi,” ucapnya.

Kendati demikian, Deng Ical mengaku akan tetap melakukan konsultasi terkait hal itu dengan pihak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Selain konsultasi persoalan pengisian jabatan, Deng Ical juga diberi arahan oleh Kemendagri soal ketegasan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kota Makassar tidak boleh terlibat politik dalam pemilihan kepala daerah yang saat ini sementara berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.

“Ketegasannya adalah ASN tidak boleh sama sekali terlibat dalam proses dukung mendukung. Pilih memilih boleh. Ranah publik yang kapasitasnya masing-masing ASN, termasuk kampanye di medsos,” ucapnya.

PNS yang terbukti mendukung secara terang-terangan sambung Deng Ical yakni pastinya akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Langsung di take down, dan ditindaklanjut oleh Bawaslu, dan sanksinya itu sesuai dengan PP 53 sebagai bentuk pelanggaran,” ucap Daeng Ical.

Pakar Politik dan Pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto menuturkan, bisa saja Deng Ical melakukan pengisian jabatan di Pemkot Makassar. Namun, pejabat yang akan mengisinya sifatnya harus sementara atau Plt.

Karena, kata Luhur, untuk mengisi jabatan dengan level Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus melalui mekanisme lelang jabatan. Bukan penunjukan langsung oleh kepala daerah yang bersangkutan.

“Kalau pengisian jabatan sementara, bisa saja dilakukan. Asal bukan pejabat defenitif. Kalau level JPT dengan status defenitif, harus dilakukan dengan mekanisme lelang jabatan,” kata Luhur.

Hal itu, terangnya, dijelaskan dalam Undang-undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Dimana, ada batasan-batasan wewenang Plt ini sudah diatur, meski tak begitu jelas.

“Plh atau Plt melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian termaktub dalam Pasal 34 ayat 2 UU tersebut,” jelasnya.

Oleh karena tak jelas batasan wewenangnya, lanjut Luhur, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan Surat Kepala BKN No. K.26.30/V.20.3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian pada 5 Februari 2016. Aturan ini memang sengaja dikeluarkan untuk memperjelas maksud UUAP.

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran,” paparnya. (*)


div>